SOLO, MettaNEWS – Fraksi PDI Perjuangan Kota Surakarta memberikan pendapat terkait dua tahun pemerintahan pasangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan wakilnya, Teguh Prakosa.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan YF. Sukasno mengatakan selama dua tahun Gibran-Teguh, telah sesuai dengan cita cita seperti yang tertuang dalam Perda RPJMD, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti keberhasilan Gibran-Teguh khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan pengangguran.
Kasno menjelaskan, angka kemiskinan di Kota Solo pada tahun 2021 sebesar 9.40 % dan pada tahun 2022 turun menjadi 8.84%. Begitu juga angka pengangguran. Dari tahun 2021 sebanyak 7.8% menjadi 5.2% pada tahun 2022.
“Itu kan sesuai mandat dari PDI Perjuangan. Kader partai yang mendapat tugas jadi Kepala Daerah harus bisa menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran,” tandas Kasno.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Kasno, parameter Kepala Daerah yang baik adalah dalam perencanaan dan tahapan APBD berjalan lancar.
“Dan Gibran-Teguh bisa menyajikan dengan baik sesuai regulasi. Setiap akhir November APBD pasti sudah ada persetujuan dengan DPRD. Postur APBD kita juga selalu optimis,” tandasnya.
Menurut Kasno, bidang-bidang lain juga bergerak sesuai RPJMD. Meskipun Gibran-Teguh memimpin saat covid gencar-gencarnya menyerang manusia.
“Memang saat kepemimpinan Gibran Teguh ini mulai melayani masarakat, dunia tengah dalam situasi pandemi Covid-19. Itu situasi yang kita semua merasakan. Ketidakleluasaan bergerak khusus nya persoalan ekonomi. Tapi Gibran-Teguh bisa melalui dan meyelesaikan dengan baik. Itu tercermin dari capaian hampir 100% warga sudah vaksin lengkap hingga boster,” papar YF. Sukasno, Senin (27/2/2023).
Fraksi PDI Perjuangan Sebut Gibran Responsif pada Keluhan Masyarakat
Tidak hanya itu, Kasno mengungkapkan, Wali Kota Gibran juga melaksanakan arahan Ketua DPC PDI Perjuangan, FX Hadi Rudyatmo. Mengutip dari FX. Rudy, Kasno mengatakan setiap kader partai harus bisa melaksanakan 7 Si.
“Pak Rudy selalu menyampaikan 7 Si yaitu komunikasi, koordinasi, solusi, sosialisasi, realisasi, koreksi dan evaluasi,” ungkapnya.
Ketua Komisi III DPRD Surakarta ini mengatakan, sikap 7 Si tersebut tercermin dari rencana menaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
“Karena kurangnya sosialisasi maka kita komunikasikan dan kordinasikan. Rakyat menginginkan untuk adanya koreksi setelah itu harus ada solusinya dan kita juga laksanakan evaluasi. Ya hasilnya penundaan kenaikan sampai batas waktu tidak ditentukan,” tegasnya.
Untuk kedepannya, lanjut Kasno, setiap program baru akan melalui tahapan 7 Si. Sehingga saat realisasi akan berjalan lancar dan berhasil dengan bagus serta seluruh masyarakat bisa menerima.
“Mas Wali sangat responsif. Memahami keinginan rakyatnya, tipikalnya memang gak banyak bicara istilah anak sekarang dasdes. Tapi selama dua tahun ini terbukti kinerja Mas Wali dan Pak Wakil. Sudah bagus dan sesuai dengan RPJMD. Walau begitu, Fraksi PDI Perjuangan tetap akan kritis dan korektif. Walau kami dari partai yang sama yakni PDI Perjuangan,” pungkas Kasno.
Sebelumnya, tim riset Unisri juga merilis hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat. Hasil survey tersebut menyatakan 96% masyarakat puas selama dua tahun kepemimpinan Gibran – Teguh.
