SOLO, MettaNEWS – Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait ancaman inflasi dan potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Deni Aditya Susanto, menilai dampak kebijakan tersebut perlu dipahami secara proporsional.
Dosen Ekonomi UMS itu menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax merupakan langkah yang cukup rasional dari sisi fiskal. Menurutnya, pemerintah selama ini telah menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi meskipun harga energi global mengalami fluktuasi.
“Kalau harga BBM nonsubsidi terus ditahan terlalu lama, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbebani. Karena itu, penyesuaian harga menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan fiskal negara,” ungkap Deni, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak kenaikan Pertamax berbeda dengan kenaikan BBM subsidi seperti Pertalite atau solar yang digunakan secara luas dalam distribusi barang dan jasa. Karena mayoritas sektor logistik masih menggunakan solar dan biodiesel bersubsidi, kenaikan harga Pertamax tidak serta-merta mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kalau yang naik adalah BBM subsidi yang digunakan untuk transportasi logistik, dampaknya akan langsung terasa pada harga beras, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara Pertamax lebih banyak digunakan kelompok menengah sehingga transmisi inflasinya lebih lambat,” jelasnya.
Deni memperkirakan tekanan inflasi tetap ada, namun berlangsung secara bertahap. Kenaikan biaya transportasi pribadi berpotensi memicu tuntutan kenaikan upah yang kemudian diikuti penyesuaian biaya produksi dan harga barang oleh pelaku usaha.
Menurutnya, kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari kenaikan harga Pertamax adalah masyarakat kelas menengah. Sebab, kelompok ini umumnya tidak memperoleh tambahan pendapatan saat biaya transportasi meningkat sehingga harus mengalihkan sebagian pengeluaran dari kebutuhan lainnya.
“Pendapatan tetap, tetapi biaya hidup meningkat. Di sinilah tekanan daya beli muncul,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, juga berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Berdasarkan berbagai survei konsumsi energi, pengguna Pertamax diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari total konsumen BBM nasional. Namun, perpindahan konsumsi diperkirakan hanya berkisar 10–12 persen dari total pengguna Pertamax.
Meski persentasenya relatif kecil, pergeseran tersebut dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah secara signifikan. Deni memperkirakan tambahan subsidi yang harus ditanggung negara bisa mencapai Rp12 triliun hingga Rp29 triliun apabila perpindahan konsumsi terjadi dalam jumlah besar.
Menghadapi kenaikan biaya hidup, Deni mengimbau masyarakat, khususnya kelas menengah, untuk lebih cermat mengelola keuangan. Diversifikasi sumber pendapatan, penguatan tabungan, serta pengendalian pengeluaran nonprioritas dinilai menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah menyiapkan instrumen perlindungan bagi kelas menengah, seperti bantuan atau subsidi upah bagi pekerja formal agar memiliki waktu beradaptasi terhadap kenaikan biaya hidup.
“Ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih cukup baik. Inflasi terjaga, berbagai tekanan global bisa dilewati, dan ketahanan ekonomi kita semakin kuat. Yang terpenting sekarang adalah menjaga ketenangan, meningkatkan literasi, dan mengonsumsi BBM secara wajar tanpa kepanikan,” pungkasnya.
