Pemprov Jateng Gelar 1.565 GPM Senilai Rp37 Miliar, Gubernur Luthfi: Jaga Stabilitas Harga Pangan

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gencar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang 2025. Hingga 19 September, tercatat sudah 1.565 kali GPM dilaksanakan dengan omzet mencapai Rp37 miliar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BUMD seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan Bank Jateng, serta Bulog. Sebaran lokasi GPM telah menjangkau seluruh daerah di Jawa Tengah.

“Ini adalah upaya kami dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, di Semarang, Jumat (19/9/2025).

Dalam GPM, masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, jagung, minyak, daging, dan komoditas lain yang harga pasarnya kerap melebihi Harga Acuan Pembelian (HAP).

Plt Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Sri Brotorini, menjelaskan GPM tak hanya digelar di pasar atau ruang publik, tetapi juga menyasar pabrik-pabrik agar langsung menjangkau para pekerja.

Selain GPM, Pemprov Jateng juga menjalankan program fasilitasi distribusi pangan. Program ini mendukung operasional kios pangan murah serta menjadi instrumen intervensi ketika terjadi defisit bahan pokok tertentu.

“Saat ini ada 428 kios pangan murah, terdiri atas kios pangan masyarakat dan usulan dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih,” terang Brotorini.

Namun, ia mengakui kontribusi Kopdes Merah Putih masih terbatas. Dari total 8.523 koperasi di Jawa Tengah, baru 64 koperasi yang mengusulkan program tersebut, dan hanya 46 yang sudah terealisasi dengan memanfaatkan dana fasilitasi distribusi pangan.

“Kopdes masih sangat sedikit. Kami akan terus dorong agar Koperasi Merah Putih bisa eksis. Nantinya dukungan dana fasilitasi distribusi akan memperkuat keberadaan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap stabil. Salah satunya adalah dengan membangun konektivitas antarwilayah, sehingga kebutuhan pangan di Jawa Tengah bisa dipenuhi dari hasil produksi sendiri.

“Terima kasih kepada dinas ketahanan pangan dan pihak-pihak yang sudah membuat terobosan melalui gerakan pangan murah,” ujar Luthfi.

Dengan strategi tersebut, Pemprov Jateng berharap masyarakat bisa lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.