SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi penopang utama swasembada garam nasional. Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Tekad tersebut disampaikan dalam acara bertema “Kolaborasi Menuju Kebangkitan Industri Garam di Jawa Tengah untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Auditorium Universitas Diponegoro (Undip), Tembalang, Semarang, Kamis (4/12/2025).
Acara melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Undip, DPD RI, serta BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan dihadiri para pemangku kepentingan industri garam dari kabupaten/kota penghasil garam.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa garam akan menjadi salah satu industri unggulan daerah. Ia berkomitmen menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang mampu mencapai swasembada garam nasional.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menyoroti bahwa potensi produksi garam Jawa Tengah selama ini belum dimaksimalkan. Padahal, komoditas garam dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
“Potensi garam di Jawa Tengah masih terabaikan, padahal bisa menjadi produk unggulan yang memperkuat ekonomi daerah,” kata Abdul Kholik.
Ia juga mengungkapkan salah satu tantangan serius: terus berkurangnya jumlah petambak garam. Pada 2020 jumlahnya masih 13.260 orang, tetapi pada 2024 hanya tersisa 6.420 orang.
“Karena itu perlu optimalisasi skala produksi, peningkatan teknologi, hilirisasi industri, dan pemberdayaan petambak garam,” tegasnya.
Ia juga mendorong BUMD Jateng untuk fokus mengembangkan industri garam, baik di pesisir utara maupun selatan.
Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, Lilik Harnadi, menyampaikan bahwa provinsi ini sudah memiliki payung regulasi yang memadai untuk mempercepat pengembangan industri garam.
Berdasarkan uji sampel lima tahun terakhir, kualitas garam petambak Jateng juga meningkat signifikan.
“Jawa Tengah mampu berkontribusi sebesar 31,26 persen terhadap produksi garam nasional,” jelasnya.
Direktur Utama PT SPJT, Untung Juanto, menyatakan kesiapan BUMD tersebut untuk terjun lebih dalam ke industri garam. Menurutnya, kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 30 persen.
“Ada gap besar antara kebutuhan dan produksi. Karena itu SPJT masuk ke industri garam dan fokus memperkuat kapasitas produksi,” kata Untung.
Saat ini SPJT memiliki pangsa pasar 4.500 ton per bulan, tetapi produksi pabrik garam di Pati baru mampu mencapai 2.000 ton per bulan. SPJT menargetkan pembangunan pabrik baru di Brebes pada 2026.
“Kami sudah memenuhi standar SNI, sertifikat halal, dan sudah mampu memproduksi garam U100 seperti tepung,” tambahnya.
Kerja sama dengan koperasi dan petambak garam juga akan diperkuat.
Dari dunia akademik, Prof dr Zulfa Juniarto dari LPPM Undip menegaskan kesiapan kampus tersebut mendukung peningkatan teknologi produksi.
“Undip akan mengembangkan teknologi mekatronika untuk memilah cemaran secara otomatis, sehingga proses produksi lebih efisien dan optimal,” ungkapnya.
Undip juga siap melakukan pendampingan bagi petambak serta membantu pengolahan air residu pabrik garam.
Sementara itu, Prof Bulan Prabawani, Ketua SDGs Centre Undip, menekankan bahwa penguatan industri garam di Jawa Tengah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Pemberdayaan petambak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong ekonomi yang inklusif,” jelasnya.
Ia menilai kolaborasi multipihak ini akan menciptakan ekosistem industri garam yang sehat dan responsif terhadap dinamika ekonomi global.
Dari sisi pelaku usaha, petambak garam asal Demak, Masruri, meminta pemerintah turun tangan dalam stabilisasi harga agar petambak tidak terus dirugikan.
“Kami berharap harga garam bisa dikendalikan pemerintah supaya stabil dan menguntungkan bagi petambak,” pungkasnya.
