SOLO, MettaNEWS – Kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo, Surakarta, menuai keluhan dari ratusan pemulung yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari sampah.
Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo menyebut perubahan pola pengelolaan sampah membuat perolehan material bernilai ekonomi semakin menurun. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penghasilan para pemulung.
Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan sedikitnya ada 371 jiwa yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas di kawasan TPA tersebut.
Jumlah itu terdiri atas 278 pemulung rosok dan 93 pemulung pakan ternak.
Menurut Karni, para pemulung selama ini tidak sekadar mencari penghasilan, tetapi juga secara mandiri ikut mengurangi volume sampah yang masuk dan menumpuk di TPA.
Namun, kondisi tersebut kini berubah. Meski secara administratif pemulung masih diperbolehkan masuk ke area TPA, sampah yang bisa mereka kumpulkan semakin sedikit dan mayoritas berupa residu yang tidak memiliki nilai jual.
“Ratusan pemulung dan peternak yang menggantungkan hidup di TPA Putri Cempo kini menghadapi kondisi yang semakin sulit,” kata Karni, Selasa (1/9/2026).
Karni menyebut sedikitnya ada tiga faktor yang membuat sampah bernilai ekonomi semakin sulit diperoleh pemulung.
Pertama, adanya program pemilahan sampah dari hulu. Sampah yang masih memiliki nilai jual sudah dipilah dan diambil sebelum tiba di TPA.
Kedua, aturan penyekatan armada atau skat mobil. Menurut Karni, truk pengangkut sampah dapat diminta memutar balik apabila membawa sampah tercampur atau mengandung material plastik.
Padahal, lanjut dia, material tersebut sebenarnya masih bisa dipilah oleh pemulung ketika sudah berada di TPA.
Ketiga, adanya kewajiban pemenuhan pasokan untuk pabrik pengolahan sampah atau PLTSa. Karni menilai kondisi ini membuat sampah yang memiliki nilai ekonomi semakin sedikit tersisa untuk pemulung.
Ia mencontohkan material seperti kantong plastik, botol, dan emberan yang sebelumnya relatif mudah ditemukan kini semakin langka.
“Kalau sebelumnya pemulung bisa mendapatkan lima sampai 10 karung kantong plastik dalam sehari, sekarang sebagian besar hanya mendapatkan satu sampai tiga karung,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Karni, membuat pendapatan pemulung ikut tertekan. Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat sisi modernisasi pengelolaan sampah, tetapi juga memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini bergantung pada TPA Putri Cempo.
Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo menilai akses terhadap sampah dan perlindungan bagi warga harus diberikan secara adil. Mereka berharap terdapat solusi yang tetap memungkinkan pemulung memperoleh penghasilan di tengah perubahan sistem pengelolaan sampah.
DLH: Warga Solo Terapkan Pilah dan Olah Sampah
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, Herwin Tri Nugroho, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat yang berkaitan dengan dampak lingkungan di sekitar TPA Putri Cempo dan operasional PLTSa.
Keluhan tersebut antara lain menyangkut polusi udara, pencemaran air, hingga kebisingan.
Herwin mengatakan DLH melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan, termasuk indeks kualitas udara. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas udara masih berada di bawah baku mutu.
“Hal-hal yang dikeluhkan seperti polusi udara, pencemaran air, kebisingan itu sudah kita tindak lanjuti dengan pemantauan indeks kualitas udara. Hasilnya masih di bawah baku mutu,” kata Herwin.
Menurutnya, pengawasan terhadap operasional PLTSa tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Ini menjadi konsen kami karena kami monitoring kerja PLTSA,” ujarnya.
Terkait keluhan pemulung mengenai berkurangnya sampah bernilai ekonomi, Herwin mengakui memang terjadi penurunan volume material tersebut yang masuk ke TPA Putri Cempo.
Namun, menurut dia, kondisi itu tidak terlepas dari perubahan pola pengelolaan sampah di masyarakat.
“Berkaitan dengan ekonomi karena tadi yang dikeluhkan adalah sekarang ini jumlah sampah yang bernilai ekonomi yang masuk ke Putri Cempo sudah sangat berkurang,” jelasnya.
Herwin menjelaskan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari masyarakat.
“Karena memang ada gerakan pilah olah sampah di masyarakat. Karena ini menindaklanjuti TPA sudah overload,” katanya.
Di satu sisi, pengurangan sampah yang masuk ke TPA menjadi bagian penting dari upaya mengatasi persoalan kapasitas TPA yang telah mengalami kelebihan beban. Namun di sisi lain, perubahan tersebut berdampak pada kelompok pemulung yang selama ini menjadikan sampah sebagai sumber penghasilan.
Persoalan inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah: memastikan modernisasi pengelolaan sampah tetap berjalan, tanpa mengabaikan nasib ratusan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas memilah sampah di TPA Putri Cempo.
