SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut terbuka pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin menegaskan Pemprov Jateng berkomitmen bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemprov juga siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan BPK secara transparan.
Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak semata-mata menjadi proses evaluasi, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, Taj Yasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera mempersiapkan dokumen, program, serta berbagai materi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” ujar tokoh yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Ia berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang objektif bagi Pemprov Jateng. Masukan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik.
“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
BPK Periksa Empat Sektor Strategis
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjelaskan, terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi.
Kedua, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.
Ketiga, pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan bidang pendidikan.
Keempat, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Menurut Ahmad Luthfi, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Pemeriksaan juga dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak hanya bertujuan melihat aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pemeriksaan tersebut, Pemprov Jawa Tengah diharapkan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan program di berbagai sektor sekaligus mendapatkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Jateng pun memastikan akan mendukung proses pemeriksaan dengan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan agar evaluasi dapat berlangsung secara optimal.
