JAKARTA, MettaNEWS – Jawa Tengah berhasil menembus tiga besar nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026. Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak berhenti di atas kertas, tetapi harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas, terencana, berkesinambungan, sekaligus mampu menjawab persoalan masyarakat.
Hal itu disampaikan Luthfi seusai mengikuti Presentasi Tahap III PPD 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
“Kita tetap optimistis. Ini menjadi batu loncatan untuk memberikan semangat kepada kita dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan melalui rantai perencanaan yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah pusat diterjemahkan ke tingkat provinsi, kemudian diturunkan hingga kabupaten/kota dan desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), misalnya, diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu diwujudkan melalui program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Contohnya, RPJM Nasional kita jabarkan menjadi RPJMD, kemudian menjadi program-program prioritas. Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Andalkan Trisula Pembangunan
Dalam presentasi di hadapan tim penilai PPD 2026, Pemprov Jateng membawa konsep Trisula Pembangunan yang menjadi salah satu landasan pembangunan daerah.
Tiga fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan kemiskinan.
Ketiga agenda tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan dan konsistensi perencanaan agar program pembangunan tidak berhenti pada aspek administratif.
Luthfi menegaskan, forum PPD bukan sekadar kompetisi untuk mengejar penghargaan. Menurut dia, penilaian tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa pembangunan memiliki panduan, target, dan arah yang terukur.
“Inilah gunanya Bappenas mengundang kita untuk memaparkan, bahwa kita punya guidance membangun wilayah secara bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di wilayah kita,” katanya.
Sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah turut dipaparkan dalam presentasi tersebut. Ekonomi Jateng pada semester I 2026 tercatat tumbuh 5,80 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi sasaran utama.
Angka kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,3 persen.
Investasi hingga Layanan Kesehatan Jadi Andalan
Investasi juga menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi Jawa Tengah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Melalui Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026, Jawa Tengah mencatat 38 letter of intent (LoI) dengan nilai investasi mencapai Rp43,8 triliun.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jateng mengandalkan program Spesialis Keliling (Speling) untuk mendekatkan layanan dokter spesialis kepada masyarakat, terutama warga di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan. Jumlah sasaran layanan tersebut mencapai lebih dari 128 ribu orang.
Sementara dalam upaya menekan kemiskinan, intervensi dilakukan dari hulu hingga hilir. Program mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Sumarno: Yang Dinilai Bukan Sekadar Banyaknya Program
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan masuknya Jateng ke tiga besar PPD 2026 menunjukkan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi mendapat perhatian dalam penilaian tingkat nasional.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini setidaknya mendapat apresiasi,” kata Sumarno.
Namun, menurut Sumarno, inti penilaian bukan sekadar seberapa banyak program yang telah dijalankan. Tim penilai justru menggali dampak program terhadap masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.
Sumarno menegaskan, penghargaan bukan tujuan akhir. Jika nantinya memperoleh apresiasi, hal itu diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kalau apa yang kita lakukan mendapat apresiasi, tentu kita lebih senang lagi. Dan ini tentu juga memberikan motivasi kepada kita,” katanya.
Pada Presentasi Tahap III PPD 2026, Jawa Tengah bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam kelompok tiga besar provinsi.
Dewan juri yang menilai presentasi tersebut terdiri atas Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud.
Bagi Jawa Tengah, posisi tiga besar tersebut bukan sekadar capaian dalam kompetisi pembangunan daerah. Lebih jauh, capaian ini menjadi tantangan untuk memastikan setiap perencanaan pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang membuka akses kesehatan, menggerakkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.
Dengan konsep Trisula Pembangunan yang diusung, Pemprov Jateng ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
