SOLO, MettaNEWS – Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara terkait namanya yang beberapa kali disebut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa kebijakan dan program kerja menteri memang berasal dari arahan presiden, namun tidak pernah ada perintah untuk melakukan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, menjelang salat Jumat, Jumat (30/1/2026).
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” jawab Jokowi.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa arahan tersebut tidak pernah mengarah pada tindakan melanggar hukum.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” ucapnya.
Jokowi juga menyebut bahwa wajar apabila namanya dikaitkan dalam berbagai kebijakan kementerian. Menurut dia, hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial.
“Ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” katanya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 saat ini tengah ditangani KPK. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk dua rumah milik aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan nilai sekitar Rp 6,5 miliar.
