SOLO, MettaNEWS – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat pemutakhiran data desil yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).
Muhaimin menilai pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga data penerima bantuan juga harus mencerminkan kondisi terbaru.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Gedung Graha Wisata Niaga, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026).
“Desil itu digunakan agar bantuan itu tepat sasaran. Tentu dalam rangka tepat sasaran butuh update, update terus-menerus,” kata Muhaimin.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wali kota.
Muhaimin: Update Data Harus Lebih Agresif
Menurut Muhaimin, dinamika perubahan data desil yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses menuju pendataan yang lebih akurat.
Ia meminta Kemensos dan BPS tidak menunda proses pemutakhiran. Kedua lembaga tersebut diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Saya minta Kemensos dan BPS terus turun untuk mengatasi updating secara lebih agresif,” ujarnya.
Muhaimin juga menegaskan proses sinkronisasi dan pembaruan data harus segera diselesaikan.
“Secepatnya,” kata Muhaimin ketika ditanya mengenai target penyelesaian sinkronisasi data tersebut.
Bansos Tak Lagi Jadi Tujuan Akhir
Dalam rapat tersebut, Muhaimin juga mengapresiasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menilai sejumlah program yang inovatif dan kreatif membuat penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terencana. Meski demikian, kualitas, intensitas, dan jangkauan program masih perlu diperkuat.
“Saya sangat senang. Ada banyak program-program yang inovatif kemudian kreatif, sehingga penanggulangan kemiskinan betul-betul terencana dengan baik. Tinggal intensitas, kualitas, jangkauan, ini akan kita push dari pusat maupun dari daerah,” kata Muhaimin.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah para kepala daerah yang dinilai progresif dan agresif dalam menangani persoalan kemiskinan.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh hanya menunggu persoalan muncul, tetapi harus aktif menjemput bola dan mengambil alih penyelesaian masalah.
“Langkah-langkah mereka, bupati, gubernur sangat progresif, agresif, menjemput bola, mengambil alih masalah, ini harus terus kita jaga, energinya ini harus kita jaga,” ujarnya.
Warga Miskin Ditargetkan Naik Kelas
Muhaimin mengatakan pemerintah kini mulai mengubah orientasi penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan bantalan sementara sebelum masyarakat didorong agar mampu mandiri.
Target akhirnya adalah membuat warga miskin naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.
“Targetnya nanti, kesuksesan ini sampai pada level para warga yang miskin naik kelas, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial hanya lanjut usia, disabilitas, itu yang akan mendapatkan, yang lain sudah mandiri,” kata dia.
Karena itu, Muhaimin meminta orientasi pemberdayaan dipercepat di seluruh daerah. Setiap rupiah anggaran dari APBD maupun APBN diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kemandirian masyarakat.
“Orientasi kepada pemberdayaan ini benar-benar orientasi yang sangat kita harapkan dipercepat di semua daerah, sehingga setiap rupiah dari APBD dan APBN kita, benar-benar bermanfaat bagi pemberdayaan,” tegasnya.
Lapangan Kerja hingga BPJS Jadi Pengaman
Untuk mencegah masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan kembali jatuh miskin, pemerintah akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja.
Salah satu caranya melalui program padat karya, termasuk memperkuat sinergi untuk menciptakan lapangan pekerjaan berbasis desa.
Sementara bagi pekerja yang menghadapi risiko sosial, pemerintah akan memperbarui perlindungan melalui jaminan sosial BPJS.
“Risiko tentu jaminan sosial melalui BPJS ini akan terus kita perbarui,” kata Muhaimin.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai nol persen pada 2026, sementara angka kemiskinan nasional ditargetkan maksimal 5 persen pada 2029.
Untuk Jawa Tengah, Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus mendorong angka kemiskinan turun hingga di bawah 8 persen.
Dengan pemutakhiran data desil, penguatan bansos yang tepat sasaran, serta pergeseran menuju pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah berharap penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga membuat mereka mampu mandiri dan tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan.
