Modal Awal Teknologi Hijau Mahal, Wagub Taj Yasin Cari Terobosan Pembiayaan untuk IKM Jateng

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mencari terobosan agar akses pembiayaan hijau atau green financing bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Tengah semakin mudah.

Langkah tersebut dinilai penting karena investasi awal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan masih relatif mahal, sementara kemampuan agunan pelaku IKM terbatas.

“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026).

Menurut Taj Yasin, penggunaan teknologi hijau memang berpotensi menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut membutuhkan waktu untuk dirasakan, sedangkan kebutuhan modal harus dipenuhi sejak awal.

Karena itu, ia meminta hasil FGD tidak berhenti sebatas forum diskusi. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan skema atau terobosan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kemampuan IKM.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” ujarnya.

Taj Yasin menilai isu pembiayaan hijau menjadi penting karena sektor industri merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Jawa Tengah.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 tumbuh 5,80 persen.

Sektor industri menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi 33,18 persen. Sektor perdagangan menyumbang 13,78 persen, sedangkan pertanian berkontribusi 12,56 persen.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, transformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan perlu berjalan beriringan dengan penguatan daya saing pelaku usaha. Karena itu, hambatan pembiayaan perlu dicarikan solusi agar IKM tidak tertinggal dalam penerapan teknologi hijau.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau diperlukan sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko krisis lingkungan sekaligus mendukung arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.

Ia mengatakan perbankan di Jawa Tengah mendukung pembiayaan hijau melalui penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang berpotensi mendukung pembiayaan hijau. Namun, jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit untuk sektor tersebut sejauh ini masih relatif kecil.

Menurut Taufik, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, hingga pelaku industri.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” kata Taufik.

FGD tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurai hambatan pembiayaan hijau, khususnya bagi IKM. Dengan akses pembiayaan yang lebih sesuai, transformasi menuju teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan kemampuan dan karakteristik pelaku usaha kecil dan menengah.