SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membahas rencana pengubahan sistem pengelolaan Trans Jateng menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa layanan transportasi publik tersebut tidak boleh berubah orientasi menjadi bisnis.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, beserta jajaran di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Jumat (21/11/2025).
“Nafasnya transportasi umum yang dikelola pemerintah itu tidak boleh bisnis, karena itu pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), tapi ada positif-negatifnya,” tegas Luthfi.
Ia menyebut beberapa daerah, seperti Kabupaten Batang dan Kota Surakarta, menginginkan Trans Jateng menjangkau wilayah mereka. Maka, aspek pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama.
Perkembangan Trans Jateng Positif Sejak 2017
Menanggapi arahan Gubernur, Arif Djatmiko menjelaskan bahwa perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren sangat positif.
“Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” ujar Arif.
Saat ini, dari 10 target pengembangan, Trans Jateng telah mencakup 4 wilayah atau sekitar 40 persen cakupan pelayanan. Menurut Arif, arah kebijakan Gubernur sudah sesuai dengan misi Trans Jateng sebagai transportasi publik yang mengedepankan layanan.
Fokus Integrasi Transportasi, Bukan Penambahan Armada
Terkait rencana penambahan rute, Arif menegaskan bahwa Dishub masih berpegang pada RPJMD hingga 2027. Fokus utama saat ini bukan menambah armada, tetapi mengintegrasikan layanan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
Beberapa skenario integrasi telah disiapkan, antara lain:
Penumpang angkutan kota bisa berpindah ke Trans Jateng melalui halte yang sama.
Penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan dengan angkutan pedesaan di titik terhubung.
“Jadi bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” tegas Arif.
Dishub menargetkan pada 2027 seluruh jenjang layanan transportasi di Jawa Tengah—dari subregional hingga desa—dapat terhubung dalam satu sistem terpadu.
Menuju 12 Koridor di 2030
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng telah mengoperasikan:
7 koridor,
115 bus,
Melayani 40% wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridor-koridor yang sudah beroperasi mencakup Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, dan Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Adapun target 2030:
12 koridor (penambahan 5 koridor pada 2026–2030),
Cakupan wilayah meningkat dari 40% menjadi 62,86%,
Konektivitas kecamatan naik dari 10,59% menjadi 17,36%,
Konektivitas desa naik dari 3,16% menjadi 5,62%.
Dengan pendekatan integrasi yang lebih luas, Trans Jateng diharapkan makin mampu menyediakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, dan efisien tanpa kehilangan prinsip utamanya: transportasi untuk pelayanan, bukan untuk bisnis.
