SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana melanda wilayahnya sepanjang 1 Januari hingga 12 April 2026. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).
Taj Yasin menjelaskan Pemprov Jateng terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Kami melakukan langkah-langkah strategis, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Taj Yasin.
Upaya yang dilakukan antara lain penguatan logistik kebencanaan untuk memastikan distribusi bantuan cepat dan tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Selain itu, Pemprov juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan bencana berjalan terpadu dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin turut menyoroti bencana tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, bencana sejak Februari 2026 merusak ratusan rumah dan infrastruktur.
Sementara di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, kejadian serupa berlangsung hingga April 2026.
“Bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus karena berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal warga,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan persoalan hunian bagi korban akan segera dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pusat dan kami dorong agar penyelesaian hunian segera direalisasikan,” ujarnya.
Selain penanganan tanah bergerak, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah langkah mitigasi lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak.
Dalam kunjungan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan bagi Jawa Tengah dengan total mencapai triliunan rupiah.
Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp2,76 triliun, program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar, bantuan Badan Amil Zakat Nasional Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp7,95 miliar.
