SOLO, MettaNEWS – Jelang Pemilihan Umum tahun 2024, puluhan organ Relawan Jokowi akan mengadakan musyawarah rakyat atau Musra) Indonesia di 34 Provinsi.
Salah satu tujuan dari Musra ini adalah untuk mendengar aspirasi rakyat serta penjaringan Capres dan Cawapres yang diinginkan rakyat untuk memimpin periode 2024-2029.
Ketua Panitia Musra, Panel Barus menjelaskan musyawarah rakyat yang baru pertama kali diadakan di Indonesia merupakan mekanisme untuk mencari pemimpin rakyat yang melanjutkan agenda kerakyatan Presiden Jokowi.
“Kami tidak dalam posisi mendukung salah satu capres. Arahan dari presidium Relawan Jokowi masih terlalu dini untuk mendukung salah satu nama. Justru dari musra inilah kami ingin menjaring nama-nama capres dan cawapres yang diinginkan oleh rakyat,” ujar Panel Barus di Solo, Sabtu (16/7/2022).
Panel Barus mengatakan Musra yang digelar di 34 provinsi menargetkan minimal 3000 peserta untuk masing-masing provinsi.
“Rangkaian kegiatan Musra akan dimulai pada 27 Agustus 2022 di Bandung Jawa Barat dengan target berakhir dan mengerucutkan hasil pada Maret 2023,” ungkap Panel.
Melibatkan belasan organisasi relawan diantaranya Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Indeks, Gapuran, KIB, Kornas Jokowi, GK, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, BaraJP, Jaman dan organisasi relawan Jokowi lainnya.
“Musra di Jawa Tengah akan digelar di Solo pada setelah perhelatan G20 rampung seluruhnya, sekitar akhir November atau awal Desember 2022 nanti. Rencananya akan kami pusatkan di Stadion Manahan,” terang Panel.
Panel mengungkapkan ada 3 sesi agenda musyawarah rakyat yakni agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat, sesi kedua karakteristik pemimpin arapan rakyat dan sesi ketiga pemilihan nama-nama capres dan cawapres dambaan rakyat.
“Musra ini akan menjadi alat rekam paling jujur dari suara hati rakyat. Pada musra nanti rakyat diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan semua masukannya dan bila yang tidak berkesempatan bicara karena keterbatasan waktu bisa lewat e-voting juga bagi yang tidak hadir,” paparnya.
Panel menyebut berpegang pada pidato Joko Widodo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina untuk tidak buru-buru dan mengarahkan relawan untuk menyerap aspirasi rakyat, maka lahirlah musra ini.
“Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya urusan elite politik, tapi menjadi urusan seluruh rakyat Indonesia. Arahan Ketua Dewan Pembina, pak Jokowi untuk kita gal kehendak rakyat maka lahirlah musra ini, pertama kalinya musyawarah yang melibatkan rakyat dan suara rakyat. Setelah Musra berakhir pada Maret 2023 nanti baru akan kita tentukan arah dukungan kemana,” pungkasnya.
