Humas Pemerintah Wajib Belanja Iklan di Platform Digital Lokal

Ilustrasi Digital | Istockphoto.com

JAKARTA, MettaNEWS – kominfo mengatakan humas pemerintah, lembaga, dan pemda untuk belanja iklan di platform digital media lokal, karena hal itu digunakan untuk perputaran perekonomian nasional.

“ Saya berpesan untuk humas pemerintah, sebaiknya jangan (belanja iklan) di platform global yang sudah kaya raya, tapi pasang iklan yang dimiliki oleh negara. Sebagai contoh Telkomsel sudah memiliki platform seperti itu dan media-media lainya juga sudah memilikinya.” ujar Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, Selasa (11/7/2023).

Dirjen Usman Kansong mengatakan hasil dari sebuah studi mengatakan pada 2023 belanja iklan digital di Indonesia akan mengalami kenaikan, dan diperkirakan akan meninggkat menjadi Rp 39.7 triliun.

Sejalan dengan masifnya internet di Indonesia, nilai kenaikan belanja internet sampai 12 persen dari tahun ke tahun.

Karena tingginya potensi bisnis belanja iklan ini, Google, Facebook, Instagram, dan Twiter memanfaatkan dengan baik seperti menawarkan fitur targeting yang memungkinakan menyasar terget-target pasar mereka.

Platform global tersebut ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap media-media pemberitaan Indonesia, seperti mengambil dan menggunakan produk berita tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi kepada media.

“Dengan adanya kejadian itu kita sedang membuat aturan yang disebut Publisher Right. Aturan itu mengatur setiap platform digital global memiliki kewajiban untuk berbagi dengan platform pemberitaan media di Indonesia, karena selama ini tidak terjadi yang kita sebut level fair playing field.” ungkap Usman Kansong.

Maka dari itu Usman Kansong menghimbau humas khususnya di pemerintahan untuk memasang iklan di platform buatan BUMN atau swasta lokal.