SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mendorong peningkatan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal maupun rentenir.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dalam puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Jawa Tengah 2025 bertema Jawara (Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025).
Menurut Sumarno, tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan adalah maraknya pinjaman cepat yang ditawarkan rentenir dan pinjol ilegal.
“Kita memahami daya tarik pinjol dan rentenir sangat tinggi karena kemudahannya. Namun di balik itu ada risiko besar berupa bunga tinggi yang bisa menjerat pelaku usaha,” ujar Sumarno.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi semua pihak, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan, untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan produktif bagi masyarakat.
“Melalui kerja sama yang solid, kita bisa memperkuat tata kelola dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Sumarno juga mengapresiasi langkah OJK yang akan memfokuskan program inklusi keuangan tahun depan bagi kampung nelayan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang sering mengalami kesulitan ekonomi saat tidak melaut.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas akses keuangan di kalangan nelayan agar tetap memiliki penghasilan di masa cuaca ekstrem.
“Inklusi keuangan bagi nelayan penting agar mereka tetap bisa memberikan nafkah bagi keluarga, meski tidak melaut,” ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki.
Ia menambahkan, OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat baru mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi berada di angka 80%.
“Masih ada selisih yang perlu kita kejar. Melalui sinergi bersama berbagai pihak, termasuk BPS, kami optimistis kesenjangan ini bisa dipersempit,” ujarnya.
Kepala Kantor OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo menambahkan, selama pelaksanaan BIK 2025 di Jawa Tengah tercatat 828 kegiatan yang melibatkan 164.000 peserta dengan capaian inklusi keuangan mencapai Rp 852,98 miliar.
“Antusiasme masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan menunjukkan semangat bersama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang maju perekonomiannya dan sejahtera masyarakatnya,” pungkasnya.
