SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memperluas jaringan internet hingga ke desa-desa dan wilayah blankspot agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati layanan transaksi digital.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dalam acara “Rupiah Tresno Budoyo: Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” yang digelar di Rajawali Culture, Semarang, Sabtu malam (1/11/2025).
“Pemprov Jateng melalui Kominfo sudah memperkuat infrastruktur termasuk jaringan internet di desa-desa dan area blankspot dengan wifi publik. Ini sudah dimulai sejak masa Covid-19, awalnya untuk mendukung administrasi desa, dan kini untuk mendukung layanan digitalisasi, termasuk transaksi keuangan,” ujar Sumarno.
Ia menjelaskan, perluasan jaringan internet diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke sistem transaksi digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain efisien dan aman, digitalisasi keuangan juga diyakini mampu membentuk budaya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan.
“Digitalisasi keuangan membuat pembukuan lebih tertib, mengurangi risiko uang palsu, dan mengeliminasi praktik tax hidden,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan bahwa acara Rupiah Tresno Budoyo merupakan bagian dari rangkaian peringatan 200 tahun Perang Diponegoro. Melalui pertunjukan Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, acara ini menggabungkan pesan budaya dan semangat keadilan dalam perjuangan melawan penjajahan.
“Ekonomi tidak bisa lepas dari budaya. Tanpa budaya, ekonomi bisa menjadi eksploitatif terhadap alam dan manusia,” ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, Jawa Tengah kini menjadi salah satu provinsi dengan tingkat adopsi QRIS tertinggi di Indonesia. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, agen elpiji, hingga destinasi wisata.
“Melalui digitalisasi transaksi keuangan, lalu lintas ekonomi UMKM akan lebih terlihat, tata kelola keuangan daerah lebih transparan, dan potensi moral hazard dapat ditekan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan penggunaan QRIS antara Bank Indonesia dengan empat kabupaten, yakni Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora.
Langkah ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dalam mewujudkan Jawa Tengah yang semakin digital, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
