Gus Yasin Tekankan Komitmen Bupati/Wali Kota untuk Wujudkan Program 6 SPM Posyandu di Jawa Tengah

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan pentingnya komitmen bupati dan wali kota dalam mempercepat penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Gus Yasin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Rakerda PKK Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Penandatanganan Komitmen Gubernur bersama 35 Bupati/Wali Kota, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (18/11/2025).

Enam SPM Posyandu tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, sosial.

“Saya berharap kepala daerah kabupaten/kota peduli,” tegas Gus Yasin.

Menurutnya, penguatan Posyandu dengan standar layanan yang lebih luas sangat selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin bersama seluruh bupati dan wali kota atau yang mewakili menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat Posyandu. Bentuk dukungan itu meliputi aspek kebijakan, regulasi, anggaran, pembinaan, dan pengawasan.

Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Jateng, Hj. Nawal Arafah Yasin, menegaskan pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam percepatan implementasi 6 SPM Posyandu agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Hari ini kepala daerah hadir menandatangani komitmen sebagai kontribusi nyata posyandu itu sendiri,” ujarnya.

Nawal memaparkan, jumlah Posyandu di Jateng mencapai 49.149 lembaga. Namun baru 5,7% yang sudah memperoleh nomor registrasi Kemendagri, 25,7% dalam proses pengajuan, 68,6% belum mengajukan registrasi sama sekali.

“Ini kemudian kami dorong untuk nantinya bisa teregister 100 persen,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan layanan Posyandu ke dalam 6 SPM memberi dampak nyata bagi masyarakat karena menyentuh sektor-sektor esensial. Untuk itu, penguatan kapasitas kader menjadi kunci suksesnya implementasi di lapangan.