SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan ultimatum kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera meningkatkan kinerja dan memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang masih berkinerja rendah diminta segera melakukan pembenahan atau akan menjalani evaluasi khusus di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).
Gubernur Luthfi menyampaikan, keberadaan BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan daerah. Sebaliknya, perusahaan daerah harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyumbang utama pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” tegas Luthfi.
Ia menilai tantangan ekonomi saat ini menuntut pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas dan ketidakpastian ekonomi global, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, seluruh BUMD dituntut memiliki tata kelola yang profesional, inovatif, dan mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Dalam evaluasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat satu BUMD yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal, yakni PT PRPP Jawa Tengah.
Luthfi meminta jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan tersebut segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, PRPP memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat kegiatan bisnis, pameran, hingga pariwisata yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Jawa Tengah.
“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” ujarnya.
Ke depan, kawasan PRPP diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah melalui pengembangan kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah membuka peluang kerja sama dengan investor guna mempercepat transformasi kawasan tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis berskala nasional.
Luthfi menegaskan, peningkatan kinerja BUMD bukan sekadar mengejar keuntungan perusahaan, tetapi menjadi bagian penting dari strategi memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, semakin besar kontribusi BUMD terhadap PAD, semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh direksi dan komisaris BUMD memperkuat sinergi, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta berani melakukan inovasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap BUMD tidak hanya menjadi perusahaan milik daerah yang sehat secara bisnis, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
