SOLO, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan merombak eks kantor Bakorwil menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) tingkat provinsi. Luthfi menyebut ada tiga bekas kantor Bakorwil di Jawa Tengah yang akan difungsikan sebagai kantor perwakilan pemerintah provinsi di berbagai kabupaten. Perombakan fungsi ini guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah anggaran atau personel.
“Janji politik saya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu melayani, terutama masyarakat kecil. Dengan adanya kantor perwakilan ini, warga tidak perlu datang ke ibu kota provinsi, cukup mengurus administrasi di kantor ini,” ujar Gubernur Luthfi usai meninjau kantor Bakorwil di Jalan Slamet Riyadi No 1 Solo, Senin (10/3/2025).
Saat ini, kantor tersebut masih digunakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja. Nantinya, kantor ini akan diatur ulang agar dapat menampung berbagai layanan pemerintahan. Gubernur menegaskan bahwa sistem ini akan mempercepat proses pelayanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai keperluan administratif.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, yang turut mendampingi kunjungan Gubernur Luthfi, menambahkan bahwa MPP Provinsi ini juga akan mendukung peta investasi di Solo Raya.
“Saya akan menangani langsung peta investasi di sini. Jika ada investor yang ingin masuk ke Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, atau daerah lain, kami siap memberikan dukungan, termasuk dalam hal transportasi dan tenaga kerja,” jelas Respati.
Respati mengungkapkan saat pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang lalu, pihaknya bertemu langsung dengan bupati se Solo Raya.
“Dulu, komunikasi dengan kabupaten/kota agak sulit. Sekarang, dengan adanya MPP, komunikasi menjadi lebih efektif. Misalnya, jika ada potensi di Klaten, di Sukoharjo, atau Boyolali, semuanya bisa langsung kita tindak lanjuti,” imbuhnya.
Selain layanan administratif, MPP ini akan menjadi pusat koordinasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua OPD terkait akan memiliki keterwakilan kantor ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu lokasi tanpa perlu berpindah tempat.
