BANYUMAS, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen meluncurkan program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan sebagai strategi kolaboratif untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Taj Yasin mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, Sabtu (14/2/2026).
Program ini mengusung filosofi Ngopeni Omah sebagai wujud kepedulian dan pelayanan terhadap hunian masyarakat, serta Nglakoni Sesarengan yang menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.
Taj Yasin menegaskan, program ini dirancang sebagai pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk menjawab berbagai persoalan perumahan di Jawa Tengah, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang menempati rumah tidak layak huni.
“Kita memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, ada program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Taj Yasin.
Ia menyebutkan, keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan hunian tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Baznas, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah semakin baik. Bahkan kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak dalam mengatasi backlog,” jelasnya.
Meski demikian, Taj Yasin mengakui tantangan penyediaan hunian di Jawa Tengah masih besar. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus menjaga konsistensi kolaborasi demi membantu masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Ini tidak mungkin hanya dikerjakan Pemprov. Harus bareng-bareng dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” imbuhnya.
Komitmen Pemprov Jateng di sektor perumahan juga mendapat pengakuan nasional. Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan rumah layak huni sebanyak 17.513 unit dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau mencapai 100 persen dari target.
Capaian tersebut meliputi peningkatan kualitas rumah sebanyak 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta pembangunan rumah apung melalui CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit.
Sementara pada 2026, Pemprov Jateng menargetkan penyediaan 10.231 unit rumah dengan total anggaran Rp210 miliar. Program itu mencakup peningkatan kualitas rumah 10.074 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi 40 unit, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit.
Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya, Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik untuk 100 unit rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta.
Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta diberikan kepada UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan menjadi payung besar penyelesaian persoalan perumahan secara menyeluruh.
Program ini juga mencerminkan komitmen kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.
Menurut Boedyo, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPHTB.
“Untuk MBR yang sudah punya lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan RTLH bagi warga yang rumahnya rusak, solusi relokasi bagi masyarakat di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
“Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” tegas Boedyo.
Ia berharap program tersebut memberi manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah dan mengajak warga untuk aktif menyosialisasikan serta berkonsultasi jika menghadapi persoalan perumahan.
“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan tidak ragu berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya.
