SOLO, MettaNEWS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dasar rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Solo, YF. Sukasno, meminta Pemerintah Kota Solo segera mengambil langkah konkret terkait kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan warga yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Sukasno, terdapat kurang lebih 21.000 warga Kota Solo yang kepesertaan PBI BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. Terutama warga yang selama ini rutin memanfaatkan layanan BPJS untuk berobat, melakukan pemeriksaan kesehatan, hingga mendapatkan obat-obatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak rakyat. Kalau ada warga kita yang kepesertaan BPJS-nya oleh pemerintah pusat dinonaktifkan, kurang lebih 21.000, ya sudah kita tidak perlu mengeluh apalagi berdebat. Rakyat butuh solusi segera,” tegas Sukasno.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Wali Kota Solo untuk mengakomodasi persoalan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Artinya, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang dinonaktifkan tersebut dibayarkan melalui APBD Kota Solo.
“Fraksi PDI Perjuangan minta Mas Wali untuk mengakomodir masuk APBD, artinya dibayar oleh APBD. Kurang lebih 21.000 itu kita mampu. Demi rakyat Kota Solo, kita harus mampu,” tandasnya.
Kasno juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda-nunda penyelesaian persoalan ini. Menurutnya, jika kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan tidak segera mendapatkan solusi, dampaknya akan sangat merugikan warga.
“Jangan nunggu-nunggu sampai nanti ada korban, kita baru kaget dan bingung. Segera aktifkan kepesertaan 21.000 itu,” pungkasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap langkah cepat dari Pemkot Solo dapat memastikan seluruh warga kembali mendapatkan akses layanan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.
