SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk berperan sebagai problem solver atau pemecah masalah bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam arahannya, Luthfi menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani. ASN dituntut untuk bekerja cepat, responsif, adaptif, serta mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan publik.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.
Menurut Luthfi, tantangan pembangunan di Jawa Tengah yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan dengan pola kerja sektoral. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kerja tim dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mencontohkan, dalam menghadapi bencana seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai peran masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” tegasnya.
Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah agar program pembangunan berjalan searah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya yang harus diperkuat secara menyeluruh.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Luthfi menegaskan komitmennya terhadap penerapan integritas, netralitas, transparansi, dan sistem merit dalam birokrasi. Ia memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam promosi maupun penempatan jabatan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), pejabat Eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN Pemprov Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
“Forum ini digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah agar lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat,” paparnya.
