Paparan tersebut disampaikan Astrid saat menjadi narasumber dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Dalam konferensi tersebut, para peserta juga menandatangani Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia. Deklarasi itu menjadi komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, menghormati keberagaman, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi.
Dalam materi bertajuk Membangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan: Tata Kelola, Regulasi, dan Akulturasi Budaya Kota Surakarta, Astrid menjelaskan toleransi menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Surakarta.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yakni gotong royong mewujudkan Surakarta yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Toleransi bukan sekadar bagaimana kita hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan setiap warga mendapatkan hak yang sama, saling menghormati, dan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Astrid.
Ia menjelaskan, Pemkot Surakarta membangun harmoni budaya melalui empat nilai utama, yakni keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman, dan meminimalisasi konflik sosial.
Nilai-nilai tersebut diperkuat dengan lima pilar tata kelola modern, meliputi toleransi, multikulturalisme, inklusivitas, kesetaraan, dan antikesenjangan.
Perkuat Regulasi dan Kelembagaan
Dalam aspek regulasi, Pemkot Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Selain itu, terdapat Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat serta Perwali Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2023.
Pemkot Surakarta juga tengah membahas rancangan Perwali tentang pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2025 yang telah memasuki tahap sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Regulasi menjadi fondasi penting agar toleransi tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas. Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak masyarakat, memberikan kepastian, sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan,” jelasnya.
Penguatan toleransi juga dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga dan forum, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan DPPI di tingkat Kota Surakarta.
Pemkot turut membentuk Forum Silaturahmi Tokoh Agama di tingkat kecamatan dan kelurahan, Pusat Internalisasi Nilai Pancasila Kota Surakarta, serta memberikan dukungan hibah bagi lembaga keagamaan untuk pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi capaian, Astrid menyampaikan Surakarta menempati peringkat ke-17 nasional dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 dengan skor 5,577. Sementara pada variabel regulasi, Surakarta memperoleh skor sempurna 7,00 dan berada di peringkat ketujuh nasional.
Surakarta juga menjadi satu dari enam kota di Indonesia yang telah memiliki Perda tentang Toleransi. Atas berbagai upaya tersebut, Kota Solo meraih peringkat kedua Harmony Award kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah tingkat kota.
Grebeg Sudiro Jadi Contoh Akulturasi Budaya
Menurut Astrid, membangun toleransi tidak cukup hanya melalui regulasi dan penguatan kelembagaan. Pemerintah juga perlu menghadirkan ruang perjumpaan agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, berinteraksi, dan menghargai perbedaan.
“Surakarta memiliki kekuatan budaya yang menjadi modal penting dalam merawat kerukunan. Melalui tradisi dan kegiatan budaya, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bertemu, berinteraksi, dan membangun rasa kebersamaan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan Grebeg Sudiro dan Kirab Bothekan Tegalharjo sebagai praktik baik akulturasi budaya di Kota Surakarta. Kedua kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur budaya dan masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial.
Ke depan, Pemkot Surakarta akan memperkuat pemetaan kerawanan dan aspirasi masyarakat di 54 kelurahan. Implementasi regulasi toleransi juga akan ditingkatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat respons terhadap aduan masyarakat serta berbagai potensi intoleransi yang muncul di lingkungan warga.
Astrid menegaskan kolaborasi antara pemerintah, FKUB, FPK, tokoh agama, komunitas, dan generasi muda menjadi kunci memperluas pendidikan keberagaman serta menciptakan ruang publik yang inklusif.
“Merawat toleransi merupakan kerja bersama dan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap warga merasa terlindungi, bebas menjalankan ibadah, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan Surakarta dapat terus menjadi kota yang inklusif serta harmonis,” pungkasnya.








