Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia yang menjadi hasil konferensi, Senin (16/11/2026).
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, turut mengikuti rangkaian konferensi yang mempertemukan pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, akademisi, komunitas, serta berbagai unsur masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Deklarasi Mimika dibacakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan ditandatangani para pimpinan daerah serta pemangku kepentingan yang hadir. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai gerakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Deklarasi tersebut memuat delapan poin kesepakatan dan 11 komitmen bersama. Beberapa poin penting di antaranya penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, maupun identitas sosial.
Selain itu, deklarasi menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan. Optimalisasi peran FKUB serta forum lintas masyarakat juga didorong sebagai ruang dialog untuk memperkuat kerukunan.
Komitmen lainnya mencakup penguatan pendidikan toleransi bagi generasi muda, pengembangan kebijakan publik yang tidak diskriminatif, serta perluasan jejaring kota dan kabupaten toleran di Indonesia.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi dan tata kelola pemerintahan yang harmonis.
Praktik baik dalam menjaga keberagaman yang telah diterapkan di berbagai daerah diharapkan dapat dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas.
Keikutsertaan Surakarta dalam KKT II 2026 sekaligus menjadi kesempatan memperkuat kolaborasi antardaerah dan berbagi pengalaman dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif.
Kota Solo sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sebagai salah satu landasan kebijakan dalam menjaga kerukunan dan melindungi keberagaman.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti FKUB dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Selain itu, Pemkot Surakarta terus mengembangkan kegiatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Deklarasi Mimika diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan dalam forum konferensi, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi ke dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari.
Melalui kolaborasi lintas daerah dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, penguatan toleransi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta memberikan kesempatan dan perlindungan yang setara bagi setiap warga negara.








