Program tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperkuat efisiensi produksi pangan dari hulu hingga hilir. Tidak hanya meningkatkan produktivitas petani melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), Pemprov Jateng juga memperkuat proses pascapanen agar biaya operasional semakin hemat.
Ahmad Luthfi meresmikan elektrifikasi RMU sekaligus meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Sepanjang 2025–2026, program elektrifikasi telah menjangkau 14 penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah dengan total pembiayaan sekitar Rp3,1 miliar.
Sementara untuk mendukung peningkatan produktivitas petani di tingkat hulu, Pemprov Jateng telah menyiapkan sekitar 1.000 alsintan dengan anggaran hampir Rp80 miliar.
“Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” kata Luthfi.
Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian tidak cukup hanya dengan menyediakan alat untuk mengolah lahan. Proses pascapanen juga harus diperkuat agar biaya produksi lebih efisien dan nilai ekonomi hasil panen meningkat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengganti mesin penggilingan berbahan bakar solar menjadi mesin bertenaga listrik. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, biaya penggilingan menggunakan mesin diesel sebelumnya mencapai Rp354.670 per ton.
Setelah menggunakan listrik, biaya tersebut turun menjadi Rp142.820 per ton. Dengan demikian, terdapat penghematan Rp211.850 per ton atau hampir 60 persen.
“Yang sebelumnya menggunakan solar, sekarang diganti listrik. Hampir 50 persen biayanya bisa lebih irit dan efisien,” ujar Luthfi.
Penghematan tersebut dinilai memberikan manfaat besar bagi penggilingan padi skala kecil yang selama ini menghadapi tingginya biaya operasional. Selain harga bahan bakar, ketersediaan solar juga kerap menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan penggilingan.
Luthfi menilai elektrifikasi RMU berpotensi dikembangkan di berbagai daerah lain di Jawa Tengah. Terlebih, kelompok tani dan unit penggilingan padi skala kecil tersebar di sejumlah wilayah.
Ia meminta Bank Indonesia bersama pihak terkait melakukan pemetaan potensi pengembangan program tersebut agar semakin banyak kelompok tani memperoleh manfaat.
“Kalau ada beberapa tempat menggunakan penggilingan skala kecil, nanti akan menjadi besar. Ini merupakan suatu model yang bisa dikembangkan di wilayah kita,” katanya.
Luthfi juga mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar menjaga dan merawat mesin penggilingan sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Manfaat elektrifikasi mulai dirasakan kelompok tani penerima bantuan. Sudarno, perwakilan Gapoktan Maju Makmur, mengatakan penggunaan mesin listrik membuat proses penggilingan lebih praktis sekaligus menghemat biaya operasional.
Sebelumnya, penggilingan menggunakan mesin diesel membutuhkan sekitar 20 liter solar untuk mengolah dua ton gabah. Selain itu, pengoperasian mesin harus dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga lebih banyak.
Kini, dengan pembelian token listrik senilai Rp500.000, kelompoknya dapat menggiling sekitar lima hingga enam ton gabah.
“Setelah menggunakan listrik, alhamdulillah, dengan bantuan dari Gubernur ini, penggilingan bisa berjalan lebih lancar dan lebih banyak lagi masyarakat tani yang memanfaatkan. Konsumen juga lebih tertarik pada beras yang dihasilkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan program elektrifikasi merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jateng dengan Bank Indonesia, PLN, dan sejumlah pihak terkait.
Selain modernisasi penggilingan, penguatan sektor hilir juga dilakukan melalui dukungan permodalan bagi kelompok usaha pangan. Hingga kini, subsidi bunga yang disalurkan mencapai Rp62,37 juta dengan total kredit Rp1,425 miliar kepada 24 gabungan kelompok tani.
Pemprov Jateng juga menggandeng sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), salah satunya PT Jateng Agro Berdikari, untuk memperkuat pemasaran dan penyerapan beras hasil produksi petani.
GPM Tembus 2.217 Kegiatan
Upaya memperkuat rantai pangan juga dilakukan melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga kini, sebanyak 2.217 kegiatan GPM telah digelar di Jawa Tengah dengan total omzet mencapai Rp39 miliar.
Namun, Luthfi mengingatkan keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Menurutnya, hal terpenting adalah dampak nyata terhadap ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan.
“Gerakan Pangan Murah itu orientasinya jangan program, tetapi orientasinya adalah hasil. Hasilnya bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan harga itu bisa dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta pelaksanaan GPM terus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta Ramadan dan Idulfitri 2027.
Dalam kegiatan di Desa Ngadirojo, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga bawang merah dan bawang putih.
Salah seorang warga, Endang Padmi, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia membeli bawang merah dan bawang putih karena harganya lebih murah dibandingkan harga yang biasa dibayarkan.
“Biasanya titip beli setengah kilogram harganya Rp13 ribu. Di sini satu kilogram Rp24 ribu. Senang karena lebih murah,” katanya.
Modernisasi alsintan, elektrifikasi penggilingan, dukungan permodalan, hingga penguatan pemasaran menjadi rangkaian upaya Pemprov Jateng dalam memperkuat sektor pangan.
Bagi petani, efisiensi pengolahan diharapkan mampu menekan biaya usaha sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil panen. Sementara bagi masyarakat, penguatan produksi dan distribusi diharapkan menjaga ketersediaan beras serta membuat harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.
