DEMAK, MettaNEWS – Pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, mulai memberikan harapan baru bagi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi abrasi dan banjir rob. Warga berharap perlindungan pantai tersebut dapat memulihkan kondisi lingkungan sekaligus membuat tambak kembali produktif.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah 2026 sebesar Rp10 miliar tersebut. Pembangunan ini diharapkan mampu mengurangi dampak abrasi dan rob, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk kembali mengelola tambak dan menggerakkan perekonomian pesisir.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi, Selasa (27/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap pembangunan perlindungan pantai.
Menurut Taj Yasin, pembangunan infrastruktur pesisir harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun terdampak rob dan sedimentasi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi, termasuk budidaya perikanan di kawasan tambak.
“Positif banget alhamdulillah sudah bisa melihat dan sentimennya sudah kelihatan. Tinggal LH yang nanti kita pasrahi nanam mangrove,” ujarnya.
Pembangunan tanggul pantai tersebut nantinya juga akan diperkuat melalui penanaman mangrove sebagai bagian dari upaya perlindungan pesisir berbasis alam.
Kepala Desa Surodadi, Supriyanto, menyambut baik pembangunan tersebut. Ia menyebut masyarakat mulai merasakan manfaat dari penanganan kawasan pantai yang selama ini rentan terdampak abrasi.
Sebelumnya, air kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan masyarakat. Dengan adanya struktur pelindung pantai, warga kini memiliki harapan terhadap kondisi lingkungan yang lebih aman dan peluang pemulihan kegiatan ekonomi.
“Dengan adanya kegiatan hybrid seawall ini, insyaallah masyarakat bisa lebih aman dari abrasi. Program ini sangat membantu meringankan penderitaan masyarakat kami yang selama bertahun-tahun terdampak abrasi,” ujarnya.
Perlindungan Pantai Perlu Dilanjutkan
Supriyanto menjelaskan, pembangunan tahap pertama telah menjangkau sekitar 900 meter. Namun, kawasan pesisir ke arah timur masih membutuhkan penanganan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer.
Ia berharap pembangunan dapat dilanjutkan hingga seluruh bagian pantai yang membutuhkan perlindungan bisa tersambung. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan warga Desa Surodadi, tetapi juga masyarakat di kawasan sekitarnya, termasuk Dorowati.
Menurutnya, persoalan abrasi bukan hanya berdampak pada pemilik tambak. Kerusakan kawasan pesisir juga memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, sehingga perlindungan pantai menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
Pemerintah desa, lanjut Supriyanto, telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik pemilik lahan di sekitar lokasi maupun warga yang tidak memiliki tambak.
Program ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat akibat bencana pesisir yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Anggaran Rp10 Miliar, Target Konstruksi 930 Meter
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi memiliki target penanganan sepanjang 930 meter.
Panjang tersebut terdiri atas bangunan utama tanggul sepanjang 720 meter dan struktur groin atau pemecah gelombang sepanjang 210 meter.
Pekerjaan dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup 362 meter bangunan utama dan 105 meter groin. Secara keseluruhan, konstruksi menggunakan 8.500 buah buis beton.
Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres Paket I telah mencapai 56,212 persen, sedangkan Paket II mencapai 65,822 persen.
Pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.
Adapun anggaran pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2026 sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp9 miliar untuk pekerjaan fisik, Rp600 juta untuk supervisi, dan Rp400 juta untuk kebutuhan pendukung.
Mangrove Jadi Bagian Perlindungan Pesisir
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan perlindungan pesisir berbasis alam melalui program Mageri Segoro.
Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare di kawasan pesisir Jawa Tengah.
Khusus di kawasan Kedungsekar yang meliputi Kendal, Demak, dan Semarang, penanaman mangrove dilakukan dengan capaian berbeda di masing-masing daerah.
Di Kabupaten Demak, penanaman mencapai 167.460 batang pada lahan seluas 46,20 hektare. Di Kabupaten Semarang, sebanyak 81.740 batang ditanam di lahan seluas 8,10 hektare. Sementara itu, di Kabupaten Kendal, penanaman mencapai 64.670 batang pada lahan seluas 34,31 hektare.
Pembangunan hybrid seawall yang dipadukan dengan upaya rehabilitasi mangrove diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari abrasi dan dampak gelombang.
Bagi warga Surodadi, keberlanjutan penanganan pantai menjadi harapan untuk memulihkan tambak, menghidupkan kembali kegiatan budidaya perikanan, dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini terdampak abrasi dan rob.
