SEMARANG, MettaNEWS – Jawa Tengah masih memiliki surplus beras hingga sekitar 1,5 juta ton, tetapi kondisi tersebut tidak serta-merta membuat harga di tingkat konsumen stabil. Memasuki September 2026, harga beras di sejumlah pasar justru mulai merangkak naik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun bergerak cepat. Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga intervensi pasar diperkuat untuk menahan laju kenaikan harga sekaligus mencegah tekanan inflasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, besarnya stok beras harus dibarengi dengan distribusi yang lancar. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng bersama Bulog memastikan ketersediaan beras benar-benar bergerak hingga ke pasar dan masyarakat.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Ahmad Luthfi saat audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di kantornya, Selasa (8/9/2026).
Surplus Beras 1,5 Juta Ton, Harga Justru Merangkak
Berdasarkan neraca beras hingga Agustus 2026, ketersediaan beras di Jawa Tengah mencapai 4.348.101 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat tercatat 2.809.248 ton.
Dengan demikian, Jawa Tengah masih memiliki surplus sekitar 1.538.853 ton.
Namun, Pemprov Jateng tidak ingin terlena dengan besarnya surplus tersebut. Pemantauan harga yang dilakukan pada 2–6 September 2026 menunjukkan adanya kenaikan harga beras di sejumlah pasar.
Pemantauan dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar.
Hasil pemantauan menunjukkan harga beras rata-rata mengalami kenaikan sekitar 2,5 persen.
Kenaikan paling terlihat pada beras medium non-SPHP. Harganya tercatat naik sekitar 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kilogram.
Sementara beras premium mengalami kenaikan sekitar 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET, dengan harga berkisar Rp15.000-Rp17.000 per kilogram.
Adapun beras SPHP relatif masih stabil, yakni sekitar Rp60.000-Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Jateng karena beras merupakan salah satu komoditas utama yang memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus pergerakan inflasi.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Luthfi.
Harga Gabah Naik, Distributor Mulai Tertekan
Kenaikan harga beras diduga tidak terlepas dari meningkatnya harga gabah di tingkat produsen.
Saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan sekitar Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi, mulai distributor, subdistributor, grosir, agen hingga pengecer, menghadapi tekanan margin.
Di satu sisi harga gabah meningkat. Di sisi lain, harga jual beras harus mengikuti ketentuan HET pemerintah.
Situasi itu diduga mendorong sebagian pelaku distribusi menahan penjualan. Jika tidak segera diantisipasi, persoalan di tingkat hulu berpotensi berlanjut menjadi tekanan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, intervensi pasar diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku distribusi, dan konsumen.
GPM Sudah Digelar 1.083 Kali
Kepala Dishanpan Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan pemantauan harga terus dilakukan bersama dinas terkait. Operasi pasar juga diperkuat untuk menjaga distribusi sekaligus memastikan pasokan beras tetap bergerak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.
Dari sisi ketersediaan, Bulog memastikan stok beras di Jawa Tengah masih dalam kondisi aman.
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Gandi Prarista mengatakan penyaluran beras SPHP Bulog Kanwil Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Penyerapan beras juga telah mencapai 100 persen dari target.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Bulog juga mendapatkan tambahan target dari pemerintah pusat berupa penyaluran sekitar 90 ribu bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton. Dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton. Ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” kata Gandi.
Surplus Harus Terasa hingga Konsumen
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jateng menempatkan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga sebagai fokus utama.
Bagi pemerintah, surplus beras tidak boleh sekadar menjadi angka dalam neraca pangan. Stok yang melimpah harus benar-benar mengalir ke pasar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Intervensi pasar pun dipercepat untuk mencegah kenaikan harga yang mulai terlihat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar.
Pemprov Jateng berharap kombinasi GPM, beras SPHP, bantuan pangan, penguatan distribusi, dan koordinasi bersama Bulog mampu menjaga harga beras tetap terjangkau sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.
Dengan kata lain, tantangan Jawa Tengah saat ini bukan sekadar memastikan beras tersedia, tetapi memastikan beras yang tersedia benar-benar sampai ke meja masyarakat dengan harga yang terjangkau.
