BOYOLALI, MettaNEWS – Daerah-daerah lumbung pangan di wilayah Solo Raya meminta penguatan infrastruktur pertanian dan antisipasi kekeringan guna menjaga produktivitas lahan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mempertahankan kontribusi daerah sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Berbagai usulan tersebut mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Subosukowonosraten yang digelar di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).
Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan, kondisi ketahanan pangan di wilayahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melampaui kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia meminta perhatian dan insentif khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan.
Bupati Sigit menyebut, wilayah berbasis pertanian menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah industri sehingga membutuhkan dukungan lebih agar produktivitas pangan tetap terjaga.
“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno yang mengusulkan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat sektor pertanian. Selain itu, Pemkab Wonogiri juga menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun sebagai langkah antisipasi kekurangan air saat musim kemarau.
Pada tahun pertama, sebanyak 293 sumur telah dibangun dan pada tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.
“Untuk pertanian, kami lakukan pembangunan sumur pantek sebanyak 1.000 buah dalam kurun waktu lima tahun,” kata Setyo.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, khususnya di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra produksi sayuran. Menurutnya, masih terdapat lahan pertanian yang hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun akibat keterbatasan pasokan air.
Dengan peningkatan infrastruktur irigasi, frekuensi panen diharapkan dapat meningkat hingga tiga kali dalam setahun.
“Kami mohon perbaikan irigasi, karena masih ada beberapa tempat yang saat ini panen sekali atau dua kali. Harapannya nanti bisa panen tiga kali,” ujarnya.
Selain persoalan irigasi, Boyolali juga menghadapi tantangan berupa gangguan kera liar yang merusak tanaman pertanian warga di kawasan lereng Merapi-Merbabu.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan kondisi pangan di daerahnya masih sangat aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton. Selain itu, cadangan beras daerah mencapai 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Eko Sapto menerangkan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia menyebut Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau 15,6 persen kebutuhan nasional berasal dari Jawa Tengah,” katanya.
Luthfi menambahkan, capaian tersebut harus dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, sejumlah wilayah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah segera memetakan kawasan rawan kekeringan, sumber-sumber air, kebutuhan irigasi, hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya. Pemprov Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di wilayah yang membutuhkan.
“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” tegasnya.
Terkait usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI membantu pemetaan wilayah yang memerlukan intervensi sumber air. Sementara Polri akan dilibatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki guna membantu masyarakat di daerah terdampak kekeringan.
Ia juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan menggunakan aliran listrik karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Adapun terkait gangguan kera liar, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
“Kita akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” tegasnya.
