JAKARTA, MettaNEWS – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
PSI menyambut baik penegasan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI bahwa program MBG akan terus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan efisiensi.
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menilai fase berikutnya pelaksanaan MBG harus semakin menekankan aspek pemerataan. Menurutnya, wilayah dengan persoalan stunting dan keterbatasan akses pangan bergizi harus menjadi prioritas.
“Pesan Presiden jelas: tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal karena persoalan gizi. Karena itu, mereka yang tinggal di daerah dengan persoalan stunting paling berat harus menjadi prioritas MBG,” kata Grace.
SPPG di Wilayah Stunting Tinggi Masih Minim
Grace menyoroti persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai masih belum merata di seluruh Indonesia.
Ia menyebut jumlah SPPG di lima wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, bahkan belum mencapai 2 persen dari sekitar 28 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
Menurut Grace, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan MBG ke depan agar program tidak hanya berkembang pesat di wilayah yang relatif mudah dijangkau.
“Jangan sampai MBG paling cepat berkembang di wilayah yang paling mudah dilayani, sementara anak-anak yang paling membutuhkan justru menunggu paling belakang,” tegasnya.
PSI pun mendorong pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggunakan sejumlah indikator untuk menentukan prioritas pembangunan dan operasional SPPG.
Indikator tersebut antara lain prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, keterpencilan wilayah, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
MBG di 3T Tak Harus Seragam
Grace menilai pola pelaksanaan MBG di daerah 3T tidak harus dibuat sama dengan model pelayanan di Pulau Jawa.
Menurut dia, karakteristik geografis dan sosial ekonomi setiap daerah perlu menjadi pertimbangan. Pemerintah perlu memberikan fleksibilitas dalam pelayanan sekaligus mengoptimalkan potensi pangan lokal.
Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha di daerah setempat juga perlu dilibatkan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Grace menegaskan MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“MBG adalah investasi untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Kalau semangatnya tidak boleh ada anak yang tertinggal, maka yang paling membutuhkan harus kita datangi lebih dulu. MBG harus hadir paling kuat di tempat yang selama ini paling sulit dijangkau negara,” tutup Grace.
