SEMARANG, MettaNEWS – Kegagalan masuk sekolah negeri tak membuat Rafa Fidianto menyerah mengejar cita-cita. Anak seorang pengemudi ojek online itu justru menemukan jalan lain untuk melanjutkan pendidikan.
Pada hari pertama mengenakan seragam SMA pada 2026, Rafa duduk bersama teman-teman barunya di SMA Laboratorium UPGRIS, Kota Semarang. Ia bisa bersekolah tanpa biaya melalui Program Sekolah Kemitraan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sebelumnya, Rafa sempat mendaftar ke sekolah negeri. Namun, nilainya belum cukup untuk lolos. Kondisi itu sempat membuat langkahnya menuju bangku SMA tersendat.
“Sebelumnya saya sempat ikut mendaftar ke sekolah negeri, tetapi nilai saya tidak cukup. Saya senang bisa sekolah di sini karena bisa mendapat banyak teman,” kata Rafa saat ditemui Senin (13/7/2026).
Kini, Rafa kembali menatap masa depan. Ia ingin melanjutkan pendidikan dengan baik dan mewujudkan cita-citanya menjadi tentara.
Kisah Rafa menjadi salah satu gambaran bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menjelang Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus diperkuat agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan anak putus sekolah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, akses pendidikan diperluas melalui sekolah negeri, sekolah kemitraan dengan swasta, sekolah khusus atlet, beasiswa, hingga kesempatan belajar ke luar negeri.
231.724 Kursi Sekolah Negeri Disediakan
Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 231.724 kursi tersedia di SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jawa Tengah. Jumlah tersebut setara sekitar 40,83 persen dari perkiraan lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah.
Para siswa di sekolah negeri mendapatkan pembebasan sejumlah biaya operasional pendidikan, antara lain SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran, serta kegiatan akademik dan ekstrakurikuler tertentu.
Namun, kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan SMP sederajat. Karena itu, Pemprov Jateng menggandeng sekolah swasta melalui Program Sekolah Kemitraan.
Sebanyak 139 sekolah swasta, terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK, terlibat dalam program tersebut.
Program Sekolah Kemitraan menyasar calon murid dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah yang menjadi mitra dilarang menarik biaya pendidikan dari peserta program.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 3.676 siswa diterima melalui Program Sekolah Kemitraan. Rinciannya, 1.036 siswa SMA dan 2.640 siswa SMK.
Jumlah tersebut meningkat 1.273 siswa dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yang menjangkau 2.390 siswa.
Pemprov Jateng menyiapkan bantuan sebesar Rp2 juta per siswa setiap tahun. Sementara daya tampung program mencapai 5.004 kursi.
Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu
Pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui bantuan pembiayaan. Pada 2025, Pemprov Jateng menyalurkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) kepada 10.000 siswa, masing-masing sebesar Rp1 juta.
Selain itu, sebanyak 1.100 anak tidak sekolah (ATS) mendapatkan BSM senilai Rp2 juta per siswa.
Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan kembali memberikan BSM kepada 10.000 siswa dengan nominal Rp1 juta per siswa.
Dukungan lainnya diberikan melalui BOSDA dengan perhitungan pendekatan siswa miskin. Program tersebut menjangkau 50.620 siswa dengan bantuan Rp1 juta per siswa.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya dilakukan dengan menambah daya tampung sekolah. Pemerintah juga berupaya memastikan keluarga kurang mampu memiliki kemampuan pembiayaan agar anak tetap dapat bersekolah.
Ahmad Luthfi Tegaskan No Titip, No Jastip
Perluasan akses pendidikan juga diiringi dengan komitmen menjaga proses penerimaan murid agar berlangsung adil.
Gubernur Ahmad Luthfi berulang kali menegaskan prinsip “no titip, no jastip” dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah.
Proses penerimaan harus berlangsung transparan, terbuka, objektif, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan pengawasan dari Ombudsman.
“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya,” tegas Luthfi.
Menurut Luthfi, ketegasan tersebut penting agar kursi sekolah diberikan kepada mereka yang memang memenuhi ketentuan, bukan berdasarkan kedekatan atau intervensi pihak tertentu.
Ia menilai pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memutus mata rantai kemiskinan.
“Pendidikan ini merupakan investasi masa depan,” kata Luthfi.
Atlet Muda Jateng Tetap Bisa Sekolah dan Berprestasi
Kesempatan pendidikan juga diberikan kepada anak-anak yang memiliki bakat dan prestasi olahraga melalui SMA Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jawa Tengah.
Sekolah berasrama di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang, tersebut memungkinkan atlet muda tetap mendapatkan pendidikan formal sambil menjalani latihan dan mengikuti kompetisi.
Pada tahun ajaran 2025/2026, SMANKO menampung 252 murid yang terdiri atas 108 siswa kelas X dan 144 siswa kelas XI.
Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, antara lain atletik, angkat besi, panjat tebing, dan wushu.
Prestasi siswa SMANKO juga turut mengharumkan nama Jawa Tengah. Pada Popnas 2025, mereka menyumbangkan enam medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk Jawa Tengah.
Penerimaan atlet pelajar kembali dibuka untuk tahun ajaran 2026/2027. Siswa yang lolos mendapatkan fasilitas asrama, konsumsi, pembebasan biaya pendidikan dan latihan, perlengkapan atlet, uang saku bulanan, program uji tanding dan kejuaraan, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Ezar, atlet taekwondo asal Cilacap yang menjadi bagian dari SMANKO, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet muda.
“Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah, dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk meraih prestasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, pemerataan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemberian ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan prestasinya.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” katanya.
Dari Jateng Menembus Korea Selatan
Jangkauan pendidikan Jawa Tengah juga diperluas melalui Program Beasiswa Sister Province. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Korea Selatan.
Program tersebut dirancang berbasis kompetensi kerja sehingga lulusannya diharapkan memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Sebanyak 1.825 orang mendaftar. Setelah melalui seleksi, jumlahnya mengerucut menjadi 100 peserta dan kemudian kembali diseleksi hingga terpilih 62 orang.
Para peserta menjalani pelatihan dan ujian kemampuan bahasa Korea sebagai salah satu tahapan penentuan keberangkatan.
Kebutuhan utama peserta, mulai pelatihan, tes, pendidikan, visa, hingga proses keberangkatan, difasilitasi melalui dukungan pemerintah dan mitra program.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Tengah per 22 Juli 2026, sebanyak 59 peserta telah memasuki proses pembuatan visa sebelum berangkat ke Korea Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Beasiswa Sister Province tidak semata-mata ditujukan untuk mengirim pelajar ke luar negeri. Program tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pengentasan kemiskinan.
“Ini salah satu dari program kita untuk masalah penuntasan kemiskinan,” kata Sumarno.
Dari ruang kelas sekolah swasta, asrama atlet di Jatidiri, hingga kesempatan belajar di luar negeri, Pemprov Jateng berupaya membuka lebih banyak pintu pendidikan bagi anak-anak dengan kondisi dan potensi yang beragam.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah menempatkan pendidikan sebagai investasi masa depan yang harus dapat diakses secara adil.
Sebab, setiap anak yang tetap bisa bersekolah, setiap atlet yang mampu terus berprestasi, dan setiap pelajar yang mendapat kesempatan menembus batas negara membawa harapan yang sama: memperbaiki kehidupan keluarga sekaligus membangun masa depan Jawa Tengah.
