SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penguatan peran desa sebagai penggerak utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), desa didorong mengelola rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.
Tak hanya sebagai pemasok bahan pangan, BUMDes bahkan disiapkan untuk mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar operasional yang berlaku agar manfaat ekonomi program nasional tersebut benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Sabtu (27/6/2026).
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna memperkuat kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
Menurut Ahmad Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem rantai pasok pangan, mulai dari menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan hingga mendistribusikannya ke dapur-dapur SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang dilaksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Jawa Tengah ingin BUMDes tidak berhenti hanya sebagai pemasok bahan pangan. Ke depan, desa diharapkan mampu mengelola SPPG secara mandiri sehingga rantai pasok Program MBG sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa.
Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal sekaligus memperkuat pemberdayaan potensi desa.
Untuk mendukung operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan, dapur SPPG juga diarahkan menggunakan energi ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas (CNG).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penerima manfaat Program MBG di wilayah tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang akan dilayani oleh sekitar 4.382 SPPG. Sementara keberadaan lebih dari 8.500 KDMP dinilai menjadi modal kelembagaan yang kuat dalam menopang keberhasilan program.
Ahmad Luthfi menambahkan, pemerintah provinsi terus memitigasi berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG agar program berjalan optimal.
“Public complaint terkait MBG terus kita mitigasi bersama-sama. Artinya, kearifan lokal dan produk unggulan desa menjadi prioritas utama untuk diserap, sehingga potensi desa bisa diberdayakan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan dapur SPPG wajib memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, maupun unit usaha desa lainnya.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” tegasnya.
Ketua DPP PAPDESI, Wargiyati, berharap sinergi antara koperasi desa, BUMDes, dan SPPG dapat mempercepat perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, serta Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal.
