WONOGIRI, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya menyalurkan bantuan, Pemprov Jateng juga berupaya memastikan bantuan tersebut berkembang menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi warga.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Program Desa Dampingan yang dijalankan RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Program tersebut ditinjau langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kamis (13/8/2026).
Program pendampingan dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi dan potensi masyarakat. RSJD dr. Arif Zainudin mengidentifikasi pertanian dan peternakan sebagai sektor ekonomi utama warga.
Selain itu, ditemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan intervensi, mulai dari UMKM, kesehatan, sanitasi hingga rumah tidak layak huni (RTLH).
Bantuan yang diberikan kemudian diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam rangkaian intervensi tersebut, diserahkan bantuan peningkatan kualitas empat RTLH senilai Rp40 juta, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp20 juta, empat paket modal usaha senilai Rp12 juta, serta pembangunan tiga unit jambanisasi senilai Rp19,11 juta.
Dukungan juga datang dari pihak swasta. PT Djarum memberikan bantuan lima unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) senilai Rp370 juta. Sementara PT Jamkrida Jateng memberikan bantuan pembangunan 15 unit jambanisasi senilai Rp50 juta.
Total bantuan yang disalurkan dalam rangkaian intervensi Desa Minggarharjo mencapai sekitar Rp511,11 juta.
Gus Yasin: Bantuan Harus Menghasilkan Pendapatan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan rumah sakit, BUMD, perusahaan swasta dan berbagai elemen masyarakat.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan angka kemiskinan Jawa Tengah berdasarkan data BPS terbaru turun dari 9,39 persen menjadi 9,21 persen.
Namun, tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri masih berada di angka 9,59 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jateng melakukan pemetaan hingga tingkat kecamatan dan desa untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.
“Dari Wonogiri ini kita petakan lagi kecamatannya. Kecamatan yang masih di atas data Kabupaten Wonogiri mana? Nah, kebetulan di Kecamatan Eromoko ini masih di atas Wonogiri. Sehingga perlu diintervensi,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, bantuan ekonomi harus memiliki dampak jangka panjang. Bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha harus dikelola sehingga mampu menghasilkan pendapatan.
“Tujuan kita memberikan bantuan kelompok-kelompok usaha bersama ini supaya menjadi income (pendapatan),” katanya.
Gus Yasin juga akan memantau perkembangan bantuan yang telah diberikan. Jika bantuan ternak kambing berkembang dan kelompok mampu mengelolanya dengan baik, pola serupa dapat dikembangkan untuk kelompok masyarakat lainnya.
Menurut dia, pola tersebut menjadi bagian penting dalam pengentasan kemiskinan karena bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai barang yang diterima masyarakat, tetapi dapat berkembang menjadi aset produktif.
Peternakan hingga UMKM Jadi Fokus Pendampingan
Direktur RSJD dr. Arif Zainudin, Setyowati Raharjo, mengatakan pendampingan terhadap Desa Minggarharjo telah dimulai sejak Januari 2026.
Tahapan awal dilakukan melalui identifikasi dan survei lapangan untuk memetakan persoalan sekaligus potensi desa.
“Yang kami lakukan dari hasil survei dari peternakan, pertanian, UMKM dan kesehatan,” kata Setyowati.
Di sektor peternakan, masyarakat mengembangkan sapi, kambing dan ayam. Namun, pengelolaan peternakan, termasuk pemberian dan pembuatan pakan, masih dilakukan secara konvensional.
Untuk memperkuat sektor tersebut, RSJD dr. Arif Zainudin memberikan tiga unit alat pencacah. Alat tersebut dapat digunakan untuk mencacah rumput sebagai bahan pakan sekaligus mengolah kotoran ternak menjadi kompos.
Gus Yasin berharap bantuan alat dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
“Dengan adanya pengolahan, pelatihan, pendampingan seperti ini harapannya pertaniannya semakin baik,” ujarnya.
Sementara di sektor pertanian, sebagian besar warga masih mengandalkan air hujan. Panen utama biasanya berlangsung satu kali dalam setahun. Saat musim kemarau, sebagian lahan dimanfaatkan untuk menanam jagung, kacang tanah, tembakau dan melon.
Petani juga menghadapi persoalan serangan hama tikus yang berpotensi menurunkan produktivitas tanaman.
Di sektor UMKM, masyarakat Desa Minggarharjo memiliki sejumlah produk seperti rengginang, wayang kulit dan batik tulis. Namun, sebagian produk masih dibuat berdasarkan pesanan.
Karena itu, penguatan pemasaran menjadi salah satu kebutuhan agar produk UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan.
Pendampingan Kesehatan dan Sanitasi
Program Desa Dampingan juga menyasar sektor kesehatan. Hasil identifikasi menemukan delapan balita berisiko stunting dan tiga baduta mengalami stunting.
Selain itu, terdapat empat warga dengan gangguan kesehatan jiwa yang sebelumnya pernah mendapatkan perawatan di RSJD dr. Arif Zainudin.
Setyowati mengatakan pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyuluhan kesehatan jiwa, pelatihan budidaya kambing, pemberian alat dan kebutuhan masyarakat, hingga pendampingan pengajuan proposal KUBE dan fasilitasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kepala Desa Minggarharjo, Tri Wiyono, mengapresiasi program pendampingan yang dilakukan RSJD dr. Arif Zainudin dan Pemprov Jateng. Menurutnya, sejumlah persoalan masyarakat tidak seluruhnya dapat ditangani hanya melalui anggaran desa.
“Harapannya mudah-mudahan tetap masih berlanjut sampai warganya betul-betul sejahtera,” ujar Tri.
Ia berharap pendampingan dapat berlanjut karena masih terdapat persoalan ekonomi yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Salah satunya dialami para pengrajin gamelan yang saat ini menghadapi kesulitan memperoleh pesanan.
Melalui Program Desa Dampingan, Pemprov Jateng berharap intervensi yang dilakukan secara terpadu dapat mendorong kemandirian masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, bantuan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
