TEGAL, MettaNEWS – Isu perundungan di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Tegal. Forum Anak Kota Tegal Bahari menyuarakan keresahan pelajar yang masih enggan melapor kasus bullying karena takut intimidasi dan belum adanya jaminan perlindungan identitas.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum Rembug Pembangunan wilayah Bergasmalang dan Petanglong yang digelar di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira, mengatakan masih banyak pelajar korban perundungan yang memilih diam karena khawatir mendapat tekanan lebih lanjut dari pelaku maupun lingkungan sekitar.
“Bagaimana komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan identitas serta keamanan psikis bagi pelajar yang berani melaporkan kasus perundungan?” tandas Medina di hadapan peserta rembuk, didampingi wakilnya, Keisha.
Selain meminta jaminan keamanan pelapor, Forum Anak juga mendorong adanya pendampingan psikologis secara berkala di sekolah. Mereka menilai penanganan kasus perundungan selama ini sering berhenti pada penyelesaian formal tanpa pemulihan psikologis yang berkelanjutan bagi korban maupun pelaku.
Forum tersebut juga mengusulkan penguatan budaya sekolah ramah anak melalui kampanye anti-bullying, pendidikan karakter, penguatan empati, serta ruang dialog yang sehat antar siswa.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik perundungan di lingkungan pendidikan.
“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga dukungan kepolisian melalui sosialisasi dan pembinaan di sekolah.
Menurut Luthfi, banyak kasus perundungan baru terungkap setelah menimbulkan dampak psikologis yang serius, sehingga pencegahan harus diperkuat sejak dini.
“Kampanyekan lagi anti-perundungan. Lakukan pembinaan di sekolah-sekolah agar pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan pemerintah terus memperkuat program sekolah ramah anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
Ia menjelaskan telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan unsur kesiswaan dalam menangani berbagai kasus kekerasan di sekolah.
Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelatihan pencegahan perundungan, termasuk di ruang digital. Sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti pelatihan tersebut.
“Pelatihan ini menunjukkan hasil yang cukup positif,” kata Sadimin.
Ia menegaskan laporan kasus perundungan dapat disampaikan melalui sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
“Harapannya Jawa Tengah bisa menuju zero bullying, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah,” pungkasnya.
