SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai upaya melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, dan judi online.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman, legal, dan produktif demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan akses keuangan menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi daerah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Ahmad Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Gubernur menyebut, perluasan akses keuangan juga harus mampu menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Kemudahan teknologi digital, menurutnya, tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan formal, tetapi juga membuka peluang meningkatnya praktik pinjaman ilegal dan judi online.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno.
Karena itu, edukasi keuangan dinilai perlu dilakukan secara lebih masif hingga tingkat desa agar masyarakat memahami risiko pinjaman ilegal serta pentingnya menggunakan layanan keuangan resmi yang diawasi regulator.
Menurut Sumarno, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga pelosok desa.
“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” tuturnya.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, fokus TPAKD tahun 2026 meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.
Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah juga mencapai Rp206,54 triliun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Noor Nugroho menegaskan komitmen BI dalam mendukung penguatan ekosistem keuangan inklusif melalui perluasan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST.
“Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” tukasnya.
Berbagai program TPAKD Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan capaian positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
Selain itu, Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun. Program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur.
Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah telah mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur.
