BREBES, MettaNEWS — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji lonjakan program perumahan di Jawa Tengah yang dinilai mengalami peningkatan signifikan pada 2026.
Saat melakukan kunjungan kerja di Brebes, Maruarar menyebut jumlah rumah subsidi di Jawa Tengah melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya terealisasi sekitar 7.532 unit, maka pada 2026 ditargetkan minimal mencapai 30 ribu unit rumah subsidi.
“Kenaikannya sekitar 23 ribu unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” kata Maruarar.
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR Perumahan terbesar di Indonesia. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank Jateng yang dinilai menjadi salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
“Saya dengar juga KUR Perumahan itu termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah. Terima kasih, Pak Gubernur,” ujar Maruarar sambil mengacungkan jempol kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam suasana santai, Maruarar juga menyinggung komunikasi intens Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus mengajukan tambahan kuota program perumahan kepada pemerintah pusat.
“Ini sudah bagus Pak Gub. Sudah ada segini, minta nambah segini. Nanti kita kasih tambahan,” ucapnya disambut tawa para hadirin.
Tak hanya rumah subsidi, peningkatan juga terjadi pada program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Jika pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, maka pada 2026 meningkat drastis menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” tegas Maruarar.
Ia menilai peningkatan kuota rumah subsidi dan program bedah rumah menjadi bagian penting dari percepatan program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pembiayaan perumahan dan pembangunan permukiman.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, program bedah rumah menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan penanganan RTLH harus terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan.
“Pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Harus bareng-bareng,” urai Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
Program tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah.
