JAKARTA, MettaNEWS — Pemerintah pusat resmi memulai langkah awal pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026). Sejumlah wilayah di Pantura Jawa Tengah ditetapkan sebagai prioritas penanganan awal, terutama untuk mengatasi banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan, serta dihadiri para pemangku kepentingan terkait.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menyebut pertemuan ini menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantura Jawa.
“Rakor ini menjadi kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya di Jawa Tengah sudah selesai, bahkan koordinasi dengan Badan Otorita sudah dilakukan sejak tujuh bulan lalu,” jelas Taj Yasin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah prioritas, khususnya di Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Saya minta bupati dan wali kota segera turun ke masyarakat, karena pembangunan giant sea wall akan segera dimulai,” tegasnya.
Tak hanya untuk mengatasi rob, proyek ini juga diharapkan mampu mendukung pemenuhan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan pesisir.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa wilayah paling rentan seperti Jakarta dan Semarang menjadi prioritas awal penanganan.
“Kita identifikasi yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya. Dari total sekitar 565 kilometer garis Pantura, kita tentukan titik paling mendesak untuk diintervensi lebih dulu,” jelasnya.
AHY juga menekankan bahwa penanganan pesisir tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Selain tanggul laut, solusi yang diterapkan dapat berupa kombinasi infrastruktur fisik, solusi hijau, hingga pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan, menambahkan bahwa penanganan Pantura akan dibagi dalam beberapa segmen wilayah. Untuk Jawa Tengah, fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang yang telah melalui berbagai kajian teknis, termasuk investigasi tanah dan pemodelan lapangan.
“Pelaksanaan program ini harus dilakukan bersama pemerintah daerah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Diketahui, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan Pantura mencapai 651,47 kilometer. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi sekaligus wilayah rawan bencana pesisir, seperti abrasi, rob, penurunan tanah, kerusakan ekosistem, dan pencemaran.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui program rehabilitasi mangrove Mageri Segoro, pengembangan karbon biru, hingga pembangunan infrastruktur pelindung pantai seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul di Kota Pekalongan dan Kabupaten Rembang, serta rencana Hybrid Sea Wall di Demak.
Sepanjang 2025, sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, kelompok masyarakat, hingga akademisi.
Dengan dimulainya tahapan ini, pemerintah berharap perlindungan pesisir Pantura Jawa dapat berjalan lebih terintegrasi dan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah pesisir, khususnya di Jawa Tengah.
