SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pengembangan pariwisata berbasis desa dan ekonomi kreatif sebagai motor utama pembangunan daerah pada 2027. Target ambisius pun dicanangkan, yakni membentuk 1.000 desa wisata yang didukung oleh 1.000 konten kreator lokal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
“Pembangunan 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan konektivitas antarwilayah dan promosi digital secara masif. Program desa wisata terintegrasi akan diperkuat dengan kehadiran para kreator konten untuk memperluas jangkauan promosi destinasi,” ungkapnya.
Selain digitalisasi, konsep pariwisata yang dikembangkan juga diarahkan agar lebih inklusif dan ramah muslim. Pemerintah memastikan fasilitas wisata dapat diakses dengan nyaman oleh perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
Penguatan sektor pariwisata ini turut disinergikan dengan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama. Melalui program “Kecamatan Berdaya”, layanan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat diperluas hingga ke tingkat lokal.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menilai Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal kuat dan mampu berinovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor kreatif.
“Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat, yakni menduduki peringkat ke-6 secara nasional. Kemandirian daerahnya sangat kuat. Jateng telah keluar dari pola pikir lama (out of the box) dengan tidak hanya bertumpu pada dana pusat, tetapi terus berinovasi mengungkit ekonomi melalui sektor kreatif,” kata Bima Arya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, melihat Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam agenda reindustrialisasi nasional.
“Pertumbuhan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipadukan dengan sektor pariwisata dinilai mampu menjadikan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” tegasnya.
Forum Musrenbang tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga perwakilan forum anak dan penyandang disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
