SOLO, MettaNEWS – Di tengah kondisi global perekonomian dunia saat ini, permasalahan stagnasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi perhatian. Dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 97 persen dari total UMKM dinilai mencerminkan rendahnya mobilitas vertikal pelaku usaha, sehingga berdampak pada produktivitas, daya saing, hingga kontribusi ekspor nasional yang masih terbatas.
Hal tersebut disampaikan Prof. Kussudyarsana, Ph.D., Guru Besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam jumpa pers pengukuhan guru besar yang digelar pada Senin (27/4) di Dapur Solo.
Menurutnya, sebagian besar UMKM di Indonesia masih bertahan di level mikro tanpa mengalami peningkatan skala usaha.
“Kalau dianalogikan seperti pendidikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas,” ungkapnya.
Selain itu, minimnya pencatatan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) turut memperparah kondisi. Data Kementerian UMKM tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,22 persen UMKM yang telah memiliki NIB, sementara 98,78 persen lainnya belum terdaftar secara resmi. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan, pengawasan, hingga pemberian intervensi yang tepat.
Dari sisi pengelolaan keuangan, tantangan serupa juga terlihat. Sebanyak 96,49 persen UMKM belum memiliki laporan keuangan, sementara hanya 3,51 persen yang sudah menyusunnya. Hal ini mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial dan kelembagaan UMKM di Indonesia.
Dalam konteks global, partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global (Global Value Chain) juga masih tertinggal. Selama 20 tahun terakhir, peningkatannya hanya mencapai sekitar 4 persen, jauh di bawah Vietnam yang telah mencatat kenaikan hingga 15–20 persen.
Kussudyarsana menjelaskan bahwa salah satu akar persoalan terletak pada dominasi perusahaan keluarga dalam struktur bisnis UMKM.
“Karakteristik ini memiliki dimensi khusus seperti social emotional wealth, tumpang tindih kepentingan bisnis dan keluarga, hingga asymmetric altruism, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan perusahaan pada umumnya,” urainya.
Penelitian yang telah ia lakukan selama lebih dari 15 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal tata kelola, yaitu relational governance, yang mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam akses modal dan pengelolaan usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penghambat utama bagi UMKM untuk berkembang ke tahap yang lebih formal dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekosistem dan pembinaan berkelanjutan.
“Selama ini kita cenderung membiarkan bisnis berjalan seperti seleksi alam. Padahal, perlu ada pemetaan, rekam jejak usaha, dan treatment yang tepat agar mereka bisa naik kelas,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menghadirkan pendekatan yang lebih sistematis dalam pengembangan UMKM, termasuk membangun ekosistem pendampingan yang terstruktur. Dengan langkah tersebut, diharapkan UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
