JAKARTA, MettaNEWS — Provinsi Jawa Tengah mencatat prestasi gemilang di sektor pembiayaan atau kredit perumahan. Hingga awal April 2026, penyaluran kredit perumahan di wilayah ini menembus angka Rp2,3 triliun dan menempatkan Jateng di posisi pertama secara nasional.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari–1 April 2026 menunjukkan dominasi Jawa Tengah.
Penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar dan Sragen Rp115,6 miliar.
Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri PKP Maruarar Sirait. Ia memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor satu,” kata Maruarar saat pertemuan di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Tak hanya unggul dalam kredit perumahan, Jawa Tengah juga menunjukkan performa kuat dalam program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2025, realisasi FLPP di Jateng mencapai 24.470 unit, menempatkannya di posisi kedua nasional.
Maruarar bahkan mendorong peningkatan target pada 2026 menjadi 40 ribu unit. Ia juga menyoroti kesiapan lahan di Jawa Tengah yang dinilai paling unggul secara nasional untuk pengembangan permukiman.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai program percepatan perumahan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM sektor genteng.
“Sentra genteng di Jateng seperti Kebumen dan Jepara akan kita manfaatkan agar UMKM ikut berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 274.514 unit. Namun, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 1.058.454 unit, turun sekitar 20 persen berkat berbagai program kolaboratif.
“Kami juga mengusulkan program BSPS 2026 serta penanganan kawasan kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang, termasuk pembangunan rumah susun,” jelas Luthfi.
Keberhasilan ini memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu motor penggerak sektor perumahan nasional, sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
