SRAGEN, MettaNEWS – Air mata Sukri tak terbendung saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melangkah masuk ke rumah bambu yang telah ia tempati sejak 1965 di Dusun Plumbon, Desa Gondang, Kabupaten Sragen, Rabu (4/3/2026).
Di rumah sederhana itu, harapan baru akhirnya hadir melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026.
Rumah berdinding bambu berlapis terpal yang dihuni buruh serabutan tersebut akan segera diperbaiki melalui program RTLH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Lantainya masih berupa tanah yang sebagian ditutup sisa baliho dan terpal, dinding bambu mulai lapuk, serta atap bocor di beberapa bagian. Rumah itu merupakan peninggalan orang tua Sukri yang dibangun sekitar tahun 1965.
“Ini nanti dibangun semuanya, Pak. Dinding, lantai, atapnya diganti. Panjenengan bisa tidur di kasur yang lebih empuk. Wis ora usah mikir sedih-sedih,” kata Ahmad Luthfi menenangkan Sukri.
Mendengar itu, Sukri semakin terharu. Ia mengaku tak pernah membayangkan rumahnya akan mendapat perhatian langsung dari orang nomor satu di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah senang sekali. Tidak menyangka Pak Gubernur datang dan saya dapat bantuan seperti ini,” ucapnya terbata.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, rumah Sukri masuk kategori tidak layak huni. Selain dinding dan rangka atap berbahan bambu, banyak tegel lantai yang pecah. Kondisi kamar mandi pun tidak memenuhi standar kesehatan.
Melalui program RTLH, rumah tersebut akan dibangun ulang dengan dinding permanen, penggantian rangka atap dan genteng, plesterisasi lantai, serta perbaikan fasilitas sanitasi. Namun, perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik bangunan.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau ada anak yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan atau bantuan sosial, kita dorong,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, program RTLH merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas RTLH bagi 17.000 penerima di berbagai kabupaten/kota, dengan realisasi 350 penerima di Kabupaten Sragen.
Untuk tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni, dengan alokasi 303 penerima di Sragen. Program ini sekaligus menjadi upaya menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang pada awal 2025 tercatat mencapai 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, realisasi penanganan mencapai 274.514 unit sehingga sisa backlog menjadi 1.058.454 unit.
“RTLH ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan backlog kita yang hampir satu juta itu,” ungkap Ahmad Luthfi.
Sebagai bagian dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah, pada 2025 Pemprov Jawa Tengah menganggarkan pembangunan 17.510 unit rumah senilai Rp360,86 miliar dengan realisasi Rp360,76 miliar atau 99,97 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah unit rumah terbanyak yang berhasil dibangun pada tahun tersebut.
Bagi Sukri, angka-angka itu mungkin terasa jauh. Namun perbaikan rumah baginya berarti rasa aman saat musim hujan, tidur yang lebih layak, serta martabat hidup yang kembali terjaga. Di rumah bambu yang sebentar lagi berubah wajah, tangis Sukri menjadi bukti bahwa kebijakan publik bukan sekadar statistik, melainkan benar-benar menyentuh kehidupan warganya.
