JAKARTA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengurangan angka kebutuhan rumah (backlog) sebanyak 274.514 unit pada 2026. Angka tersebut merupakan capaian yang berhasil diraih sepanjang 2025 dan diharapkan terus berlanjut hingga beban backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan optimismenya usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemendagri, Rabu (25/2/2026).
“Kita berharap dapat mencapai angka-angka tersebut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” ucap Boedyo.
Boedyo menjelaskan, capaian pengurangan backlog selama 2025 tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dukungan CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan program pembangunan 3 juta rumah serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Mendagri dan Menteri PKP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta inovasi kepala daerah dalam mencari solusi persoalan perumahan.
“Diperlukan kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam pendekatan,” jelasnya.
Sejumlah inovasi yang dicontohkan antara lain pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, serta percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi terus mendorong penurunan backlog secara signifikan melalui sinergi dengan berbagai elemen, termasuk pengusaha lewat program CSR, Baznas, hingga organisasi pengembang perumahan. Ia juga memberi perhatian khusus pada penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana, baik hunian sementara maupun hunian tetap.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Pemprov Jateng yang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung program rumah layak huni. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng menganggarkan perbaikan 17 ribu unit RTLH.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” tambah Maruarar.
Dengan penguatan kolaborasi dan inovasi program, Pemprov Jateng optimistis target pengurangan backlog pada 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara berkelanjutan.
