SEMARANG, MettaNEWS – Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebut filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama masa jabatan.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” papar Nur Hidayat dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi–Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Kegiatan tersebut digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng dalam kemasan “Ngabuburit Jurnalis”.
Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan modern. Namun ia menegaskan, sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Transparansi tetap diperlukan dalam kerangka akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang dipaparkan melalui data dan indikator makro masih berada pada tataran kuantitatif. Ke depan, capaian tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan kualitatif agar selaras dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya angka. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi masyarakat. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar publik tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” tambahnya.
Nur Hidayat menekankan, publikasi kinerja bukan sekadar soal pencitraan, melainkan instrumen memperkuat legitimasi kepemimpinan dan mencegah resistensi sosial. Dukungan publik, lanjutnya, menjadi kunci peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah.
“Relasi antara pemimpin dan rakyat bersifat kontraktual. Rakyat membayar pajak dan memberi mandat, sementara pemimpin wajib melindungi, melayani, dan menyejahterakan. Hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi warga,” tegasnya.
Ia mengakui, satu tahun masa pemerintahan merupakan periode yang relatif singkat. Namun capaian awal tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk melangkah lebih jauh dalam empat tahun ke depan.
“Satu tahun memang pendek, tapi ini modal awal yang baik. Tinggal bagaimana pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” pungkasnya.
Dengan demikian, filosofi “rame ing gawe, sepi ing pamrih” dinilai telah melekat pada kepemimpinan Luthfi–Yasin, namun perlu dimaknai secara kreatif melalui penguatan komunikasi publik agar kerja nyata pemerintah semakin dirasakan dan dipahami masyarakat luas.
