SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mendampingi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 terkait penunjukan Mahamenteri KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Penataan dan Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Keraton Surakarta. Penyerahan SK berlangsung di Sasana Handrawina, Keraton Kasunanan Solo, Minggu (18/1/2026) siang.
Respati hadir mengenakan batik dan menyatakan penghormatan penuh atas keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan. Ia berharap penetapan SK tersebut mampu menjaga eksistensi sekaligus stabilitas Keraton Kasunanan sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi.
“Mau bagaimana pun keberadaan dan eksistensi Keraton Kasunanan ini menjadi stimulan penting bagi kami di Pemkot Surakarta untuk semakin serius mensupport setiap laku kabudayan mulai dari tradisi, kesenian sampai literasi,” ujar Respati dalam sambutannya.
Menurut Respati, dengan adanya SK ini, Pemerintah Kota Surakarta akan lebih mudah berkoordinasi langsung terkait kebijakan kebudayaan. Pasalnya, kini telah ada penanggung jawab resmi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan, termasuk dalam hal alokasi anggaran untuk Keraton Kasunanan.
“Jadi ini (SK) sudah di rakorkan sebelumnya di tingkat Kementerian. Rakor ini menyampaikan tentang pelaksana, maka dari itu penyerahan SK ini penunjukan sebagai pelaksana jika mana ada penganggaran, alokasi anggaran yang digunakan maka ada penanggung jawabnya,” tuturnya.
Ke depan, Pemkot Solo akan langsung merencanakan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan Keraton, mulai dari penyaluran dana hibah hingga penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Respati menegaskan, dengan penunjukan Plt tersebut, kebijakan Pemkot terkait Keraton dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
“Nanti mekanismenya akan kita atur, urutan-urutan akan kita sampaikan apa saja yang anggaran Pemkot Surakarta yang hari ini digulirkan di Keraton Kasunanan akan kita sampaikan ke beliau,” paparnya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran pemerintah akan tetap diawasi melalui mekanisme resmi, termasuk oleh BPK, agar publik mengetahui peruntukannya.
Di sisi lain, Respati juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas meskipun masih ada kubu yang belum menerima penetapan SK tersebut. Ia menilai perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan keberlangsungan Keraton.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon berharap penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Plt mampu membuat esensi dan peran Keraton Surakarta semakin berkembang dan dikenal luas. Ia juga mengajak masyarakat Solo untuk terus mendukung keberlanjutan Keraton sebagai pusat kebudayaan.
“Kami berharap hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan,” ucap Fadli Zon.
