SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendukung Program Strategis Nasional penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan 1 Kepala Keluarga 1 Rumah Layak Huni. Target besar pun dipasang, penyelesaian backlog perumahan mencapai 1.332.968 unit dalam lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, saat menerima kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI di Hotel Tentrem Semarang, Rabu (10/12/2025). Reses tersebut mengusung tema persoalan hunian dan ketahanan pangan.
Hingga akhir November 2025, penyelesaian backlog telah terealisasi 161.340 unit, sehingga sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.171.628 unit.
“Penyelesaian backlog perumahan ini dijalankan melalui pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, pengembang, NGO, CSR, dan swadaya masyarakat, yang ditetapkan melalui SE Gubernur,” ujar Gus Yasin di hadapan rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggia Ermarini.
Selain itu, Jawa Tengah juga mendapat alokasi anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 7.534 unit, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia. Sementara penyaluran Kredit Perumahan Rakyat melalui skema FLPP hingga November 2025 telah mencapai 20.127 unit rumah, dengan nilai total mencapai Rp2,3 triliun.
Dalam sektor pangan, Gus Yasin melaporkan peningkatan signifikan produksi padi Jawa Tengah periode Januari–Desember 2025, yaitu bertambah 506.607 ton GKG dibanding periode yang sama pada 2024.
Produksi jagung juga diproyeksikan meningkat menjadi 3,8 juta ton, dari sebelumnya 3,2 juta ton pada 2024. Sementara produksi cabai diperkirakan mencapai 407.584 ton, dan bawang merah 595.173 ton, menjadikan Jawa Tengah tetap sebagai salah satu daerah sentra komoditas utama nasional.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari penurunan luas baku sawah hingga 62.193 hektare dalam lima tahun terakhir, degradasi lahan akibat pupuk kimia, perubahan iklim, hingga dinamika harga dan distribusi pangan.
Reses Komisi VI DPR RI juga dihadiri pimpinan Danantara, yang melibatkan sejumlah BUMN seperti Semen Indonesia dan PTPN. Mereka menyatakan komitmen berkontribusi pada ketahanan pangan Jawa Tengah melalui berbagai skema kerja sama, antara lain penanaman singkong, kelapa untuk gula semut, hingga pengembangan ternak ayam.
Semen Indonesia Holding turut memaparkan inovasi bata interlog yang berpotensi menunjang percepatan penyelesaian backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Kami akan dalami lagi fasilitasi yang dibutuhkan dan bisa dikerjasamakan dengan petani. Terkait backlog, tadi juga disampaikan adanya inovasi Bata Interlog,” kata Gus Yasin usai pertemuan.
Ia menegaskan optimisme Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kehadiran Komisi VI DPR RI diharapkan mampu memperkuat dukungan pusat terhadap program-program strategis di daerah.
“Program yang kami jalankan bukan hanya menjadi agenda Jateng, tetapi menjadi gerakan pembangunan bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
