SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dibangun sejak dari diri sendiri.
Hal tersebut disampaikan usai menjadi pembicara dalam Talk Show Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Kamis (14/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Wagub yang akrab disapa Gus Yasin menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan pendampingan dan memberikan refleksi terkait pencegahan korupsi di daerah.
“Terima kasih dengan kehadiran KPK sehingga bisa memberikan refleksi serta kesadaran untuk mencegah perilaku antikorupsi. Integritas itu dibangun dari diri sendiri,” tegasnya.
Gus Yasin menjelaskan bahwa aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan sudah lengkap. Namun, persoalan muncul ketika aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Salah satu yang paling sering menimbulkan masalah adalah penyediaan barang dan jasa.
“Termasuk Penyediaan Barang dan Jasa pada tahun 2026 mendatang, saya sudah mendorong kepada OPD-OPD untuk menghitung betul-betul. Kemarin juga kami ada acara dengan LKPP, yang mengingatkan kepada kita agar tetap menjaga harga dan kualitas,” tandasnya.
Ia menekankan bahwa pengadaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi agar jauh dari potensi pelanggaran.
Talk show ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranyaElly Kusumastuti, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Sumanto, Ketua DPRD Jawa Tengah, AKBP Heru Antariksa Cahya, Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng, Arief, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Elly Kusumastuti, menegaskan bahwa KPK terus melakukan mitigasi pencegahan korupsi di tingkat daerah. Menurutnya, korupsi paling sering muncul ketika pejabat tidak mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau mau selamat, harus sesuai regulasi, transparan, dan akuntable,” tegas Elly.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan sistem dan komitmen individu menjadi kunci utama agar praktik korupsi tidak berkembang.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menilai kehadiran KPK di Jawa Tengah memberikan dampak positif. Ia menyebutnya sebagai peringatan keras bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk legislatif.
“Kehadiran Pak Ketua KPK telah menjadi ‘warning’ yang mengingatkan kita, termasuk dalam melaksanakan fungsi budgeting DPRD yang saat ini sudah bisa diakses melalui sistem yang transparan,” ujarnya.
Sumanto menegaskan bahwa transparansi menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan anggaran.
Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng, AKBP Heru Antariksa Cahya, mengungkapkan bahwa ada dua jenis kasus yang paling banyak dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan korupsi di Jawa Tengah.
“Potensi korupsi yang banyak dilaporkan ke Polda adalah penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, serta pelanggaran kredit perbankan,” jelasnya.
Ia memastikan Polda Jateng terus memperkuat pengawasan dan penindakan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Melalui kolaborasi antara Pemprov Jateng, DPRD, KPK, kepolisian, dan kejaksaan, pemerintah daerah berharap budaya integritas dapat terus diperkuat. Pesan Gus Yasin menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal aturan, tetapi juga komitmen moral setiap individu dalam menjalankan amanah publik.
