SEMARANG, MettaNEWS — Tangis dan harapan menyelimuti pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah keluarga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional, Jumat sore (19/6/2025) di Kantor Gubernuran, Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, para korban dan keluarga korban asal berbagai daerah di Jateng—seperti Brebes, Pemalang, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal—menyampaikan kesedihan dan keinginan agar sanak keluarga mereka bisa segera dipulangkan dari Eropa.
“Saya hanya ingin anak saya pulang. Dia sekarang di Yunani, hidup seadanya, sendirian,” ungkap Tarsoni, warga Brebes, dengan mata berkaca-kaca.
Tarsoni bahkan tak sanggup melanjutkan ceritanya saat menceritakan nasib anaknya, Dimas (23), yang terlunta-lunta di negeri orang.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Ahmad Luthfi didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Pol Subagio.
Mereka menyimak langsung curhatan korban yang hadir maupun yang bergabung melalui Zoom. Beberapa korban yang masih tertahan di luar negeri mengaku ingin segera kembali, namun terkendala biaya dan belum adanya kepastian hukum.
Carmadi, warga Brebes yang berhasil kembali dari Spanyol, menceritakan kisah kelamnya. Ia tergiur iming-iming bekerja sebagai kru kapal ikan dengan gaji €3.000 per bulan. Namun setibanya di Eropa, ia justru dijadikan pelayan restoran China dengan upah jauh lebih rendah.
“Saya bayar Rp65 juta untuk berangkat. Tapi kenyataan di sana sangat berbeda. Teman-teman saya masih banyak yang tertahan di sana,” tutur Carmadi.
Ia termasuk dari 83 warga Jateng yang diberangkatkan secara ilegal oleh sindikat TPPO ke negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Yunani, dan Polandia.
Menurut Polda Jateng, sindikat ini dikendalikan oleh dua tersangka, KU asal Tegal dan NU dari Brebes, yang telah ditangkap. Para korban direkrut dengan janji kerja legal dan bayaran tinggi, namun setelah sampai justru disekap dan dijadikan “komoditas” untuk dijual ke berbagai tempat kerja dengan sistem kerja paksa.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng akan mengawal proses hukum dan berkomitmen membantu pemulangan para korban.
Pemprov juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Divhubinter Polri, Imigrasi, serta PT-PT penyalur kerja resmi.
“Saya sudah perintahkan Disnakertrans untuk mendampingi dan mencari solusi pemulangan mereka. Kami akan salurkan mereka ke perusahaan resmi atau pekerjaan lokal agar bisa bangkit kembali,” tegas Luthfi.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur janji manis gaji tinggi tanpa legalitas yang jelas.
“Saya tidak ingin kejadian ini terulang. Kami akan kawal terus, baik untuk yang sudah pulang maupun yang masih di luar negeri,” pungkasnya.
Pemprov Jateng dan Polda kini fokus menelusuri keberadaan korban lainnya serta menindak tegas pelaku perdagangan manusia lintas negara ini.
