JAKARTA, MettaNEWS – Presiden RI Joko Widodo optimis negara yang dipimpinnya akan masuk ke dalam negara dengan ekonomi paling besar di dunia. Hal ini dapat dicapai jika seluruh pihak tetap menjaga konsistensi dalam melakukan transformasi mengelola potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.
Dalam sambutannya pada acara Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa, (11/10/2022), Presiden Jokowi menargetkan capaian ini dapat diraih pada tahun 2030.
“Target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia, asal konsistensi ini terus kita jaga,” kata Presiden RI.
Presiden mengatakan konsistensi yang harus dijaga yakni transformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satunya dengan cara konsisten menghentikan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi industri.
“Konsistensi itu terus kita jaga dan terus kita ingatkan, jangan kembali ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi, kita digugat tapi kalau kita digugat ragu-ragu dan muncul lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita,” tegas Presiden.
Jokowi menegaskan upaya lain yang dapat menciptakan lompatan nilai tambah ekonomi adalah dengan melakukan pengambilalihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia, seperti yang sudah dilakukan pada PT Freeport Indonesia dan Blok Rokan.
“Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita enggak sadar. Dulu dividen negara 9 persen, kini kita dapat dividen 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ucap Kepala Negara.
Presiden menamabhan bea ekspor Indonesia lebih besar, setelah dihitung-hitung dari pendapatan yakni 70 persen yang masuk ke negara, dari yang sebelumnya hanya dividen 9 persen.
Dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini juga hadir.
