SOLO, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendata kendaraan yang terparkir di lingkungan kantor pemerintahan, terutama yang belum melunasi pajak.
Instruksi tersebut disampaikan Taj Yasin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa-Rabu (10-11/11/2026). Kegiatan itu diikuti jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Taj Yasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menugaskan petugas untuk mendata kendaraan di lingkungan masing-masing.
“Mulai besok harus ada petugas memberikan contoh tertib pajak. Kita harus data mobil yang parkir di lingkungan kantor kita. Yang belum bayar pajak siapa, ditandai. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor masing-masing,” tegasnya.
Menurutnya, gerakan tersebut juga perlu diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus menunjukkan kepatuhan sebelum mengajak masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia menilai, keteladanan aparatur menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Imbauan membayar pajak akan lebih mudah diterima apabila para penyelenggara pemerintahan terlebih dahulu memberikan contoh.
“ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.
Taj Yasin mengungkapkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah telah mencapai 57 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi terbaik kedua secara nasional.
Ia mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, capaian tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan bahwa PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, masih banyak kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya piutang PKB yang membutuhkan penanganan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
Menurut Masrofi, pendekatan berbasis kewilayahan menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengambil peran aktif dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
“Kami ingin bersinergi dengan bupati, wali kota, dan jajarannya. Karena kami tidak akan bisa berbuat lebih banyak, sementara wilayah ada dalam kewenangan Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan tingkat desa,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat kegiatan penagihan sekaligus meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas penyamaan persepsi mengenai strategi penanganan piutang PKB berbasis kewilayahan, penguatan peran pemerintah kabupaten/kota, serta penyusunan langkah penanganan yang terukur sesuai kondisi masing-masing daerah.
Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama dalam mengoptimalkan pengelolaan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk menyusun rencana kerja sinergitas untuk 2027.
Masrofi optimistis, kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat penanganan piutang pajak kendaraan bermotor lebih efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat pendapatan daerah.
