Solo Mantapkan Diri sebagai Kota Inklusi, INDACT, Gebyar HDI, dan Fasilitas Publik Ramah Difabel Jadi Bukti Keseriusan Pemkot

oleh
oleh

SOLO, MettaNEWS — Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang jatuh setiap 3 Desember, Pemerintah Kota Surakarta terus  berupaya  untuk menjadikan Solo sebagai kota inklusif yang ramah bagi seluruh penyandang disabilitas. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seni budaya, pemberdayaan komunitas, hingga percepatan pembangunan fasilitas publik yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, yang juga menjadi Bunda Penggerak Inklusi, menegaskan bahwa disabilitas bukan menjadi batasan bagi seseorang untuk berperan dalam pembangunan kota.

“Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat. Mereka memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi. Tugas pemerintah adalah memastikan seluruh akses dan kesempatan itu terbuka lebar,” tegasnya.

Astrid juga mengajak seluruh pihak—mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat umum—untuk mengambil peran aktif dalam membangun lingkungan yang inklusif.

“Inklusi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, membuka ruang partisipasi, dan menghapus stigma terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Komitmen tersebut terlihat jelas melalui penyelenggaraan INDACT 2025, festival seni dan budaya inklusif tingkat nasional pertama yang digelar di Kota Solo pada 21–23 November 2025 di Balai Kota Surakarta.

Selama tiga hari, festival ini menampilkan pertunjukan seni, pameran karya, workshop kreatif, diskusi kebijakan inklusi, hingga ruang kolaborasi ekonomi bagi UMKM difabel dari berbagai daerah. INDACT menjadi panggung ekspresi dan pembuktian bahwa kreativitas penyandang disabilitas memiliki tempat istimewa di Kota Solo.

Pada pembukaan INDACT, Astrid Widayani dikukuhkan sebagai “Bunda Penggerak Inklusi Kota Surakarta”. Pengukuhan ini menjadi simbol komitmen jangka panjang Pemkot dalam mengawal kebijakan akses dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

“Gelar ini adalah amanah agar saya terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Surakarta,” ujar Astrid.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Surakarta menerima Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Solo membangun layanan publik yang inklusif.

Rangkaian peringatan HDI berlanjut dalam Gebyar Semarak HDI 2025 yang diselenggarakan oleh PLB FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 29 November 2025 di area Pamedan Mangkunegaran.

Acara ini menampilkan pentas seni siswa SLB, pameran karya kreatif, serta kampanye edukatif tentang inklusi di ruang publik. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pendidikan, pemerintah, dan komunitas dapat bersinergi menghadirkan ruang ekspresi positif bagi penyandang disabilitas.

Selain event, komitmen Solo terhadap inklusi juga diwujudkan dalam pembangunan fasilitas publik yang mudah diakses penyandang disabilitas. Beberapa inovasi aksesibilitas tersebut meliputi:

  • Trotoar dengan guiding block bagi tunanetra di sejumlah ruas utama kota.
  • Jalur landai (ramp) di gedung perkantoran pemerintah, Balai Kota, MPP, fasilitas kesehatan, dan area publik lainnya.
  • Transportasi publik Batik Solo Trans (BST) yang menyediakan kursi roda dan akses ramah difabel.
  • Prioritas layanan bagi penyandang disabilitas di kantor layanan publik, termasuk toilet khusus, parkir khusus, pendamping layanan, dan ketersediaan kursi roda.
  • Pelibatan komunitas difabel dalam evaluasi layanan dan penyusunan kebijakan publik.

Inovasi-inovasi ini terus ditingkatkan berdasarkan masukan komunitas difabel, memastikan layanan publik di Solo semakin inklusif dan adaptif dari waktu ke waktu.

Selain pembangunan fisik, Pemkot Surakarta turut memperkuat regulasi yang menjamin hak dan akses penyandang disabilitas. Pemerintah juga memperluas kolaborasi dengan sekolah inklusi, organisasi sosial, komunitas difabel, serta lembaga seni dan budaya untuk memastikan kebijakan inklusi berjalan berkelanjutan.

Peringatan HDI 2025 menjadi momentum penting bagi Solo untuk menunjukkan bahwa inklusi bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Solo harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali — tanpa melihat keterbatasan, tanpa sekat, tanpa stigma,” tutup Astrid.