JAKARTA, MettasNEWS – Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terkait pandemi Covid-19, mulai Jumat (30/12/2022). Meski demikian, pemerintah menjamin bantuan sosial, ketersediaan obat dan vitamin di fasilitas kesehatan serta insentif pajak masih tetap ada.
“Kita tidak asal cabut, saat ini kita dalam kondisi baik. Selama 11 bulan tidak ada lonjakan kasus Covid-19. Terakhir kita mengalami lonjakan kasus saat munculnya varian Delta pada Juli 2021 dengan kasus 56 ribu sehari, dan bulan Februari 2022 saat varian Omicron dengan kasus 64 ribu sehari,” papar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara.
Kondisi Covid-19 pada bulan Desember ini, rata-rata kasus adalah 685 sehari, angka kesembuhan 1.437 dengan kematian 9 kasus.
Pencabutan PPKM juga tidak lepas dari imunitas secara nasional. Presiden Jokowi menyebut Juli 2022 mencapai 98,5 persen sudah menerima imunisasi.
“Tapi jangan lupa, ini pemerintah mencabut adalah PPKM. Kondisi darurat pandemi masih tetap ada. Tetap berhati-hati, tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah menyebut wacana akan mencabut PPKM di awal tahun 2023. Wacana itu mendapat kritikan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, yang menilai keputusan itu agak lambat.
“Kenapa tidak dari dulu, kan sudah lama tren menurun, tidak ada lagi varian baru yang berbahaya. Kalau saya sih, inginnya dari dulu,” tandas Gibran.
Tanpa PPKM, Vaksin tetap Penting
Melanjutkan penjelasan Presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat yang belum menerima vaksinasi booster segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
“Kita masih ada sekitar 4 juta dosis bantuan dari luar ngeri, juga membeli produk dalam negeri Inavac dan Indovac antara 5-10 juta dosis. Vaksinasi tetap penting, karena di kasus sekarang ini yang masuk rumah sakit dan yang meninggal lebih dari 50 persen belum divaksin dan 70 persen lebih belum dibooster,” paparnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kondisi saat ini susah mendapatkan vaksin booster, Budi Gunadi memastikan stok ada dalam jumlah cukup.
“Tapi kami mengakui, kapasitas pelayanan vaksin yang turun. Dari 2 juta dosis per hari, saat ini menjadi sekitar 100-150 ribu per hari,” tandasnya.
